MALANG, JadiKabar. Com– Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama DPRD Kota Malang mulai membahas penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, Rabu (5/11/2025).
Dalam pembahasan kali ini, penyesuaian anggaran dan sinkronisasi program menjadi fokus utama seiring adanya penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengungkapkan, proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp1,113 triliun. Namun, pendapatan transfer dari pusat justru mengalami koreksi hingga 22 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Transfer pusat pada 2026 sebesar Rp1,057 triliun, turun dari Rp1,342 triliun pada 2025. Karena itu, kami fokus memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD dan memastikan setiap rupiah dana transfer tepat sasaran,” ujar Wahyu.
Ia menegaskan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) telah diminta menggali potensi pendapatan baru. Optimalisasi aset daerah dan penguatan sektor ekonomi kreatif menjadi strategi utama mendorong kemandirian fiskal.
“PAD harus menjadi motor pembangunan, tidak sekadar angka laporan. Proyeksi pendapatan 2026 disusun dengan prinsip realistis, terukur, dan seimbang,” tegasnya.
Selain itu, Wahyu juga menyoroti pentingnya sinkronisasi program strategis dengan penganggaran APBD. Salah satunya, program bantuan RT yang kini mekanisme pengusulannya dilakukan melalui Musyawarah Khusus (Muskelsus), menindaklanjuti terbitnya Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2025 tentang RT Berkelas.
“Perwali baru terbit Senin kemarin. Jadi, kami langsung mulai Muskelsus agar usulan RT dapat masuk dalam APBD 2026,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemkot juga melanjutkan penguatan Koperasi Masyarakat Produktif (KMP). Meski progresnya belum optimal, Wahyu memastikan dukungan terus diberikan, termasuk penyediaan aset untuk pembangunan gerai.
“Pembinaan KMP terus kami lakukan. Pemerintah pusat memahami progresnya belum cepat karena ada beberapa hal teknis yang perlu diselesaikan,” katanya.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menilai, pemangkasan dana transfer pusat berdampak nyata terhadap ruang fiskal daerah.
“Potongan anggaran dari pusat cukup besar, sekitar Rp284 miliar. Kekuatan fiskal kita saat ini 43 persen, jadi penyesuaian perlu dilakukan secara cermat,” tutur Mia, sapaan akrabnya.
Untuk mengantisipasi potensi defisit, DPRD bersama Pemkot akan mengefisiensikan belanja rutin dan mengoptimalkan PAD, terutama dari sektor pajak dan retribusi.
“Kami akan maksimalkan intensifikasi PAD. Potensi besar ada di parkir, retribusi pasar, dan digitalisasi melalui sistem e-Retribusi,” tegasnya.
Amithya berharap langkah tersebut mampu menjaga stabilitas postur RAPBD 2026 tanpa mengganggu program prioritas dan pelayanan publik.
“Harapannya, belanja masyarakat dan program strategis tetap berjalan, meski pendanaan pusat berkurang,” pungkasnya.
