SIDOARJO, JADIKABAR.COM — Di kawasan yang menyimpan memori kolektif salah satu bencana industri terbesar di Indonesia, Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat peran organisasi keagamaan. Pernyataan itu disampaikan saat Apel Kader Nahdlatul Ulama di kompleks makam KH Anas Al Ayyubi, Porong, Minggu (15/2), bertepatan dengan rangkaian peringatan satu abad Nahdlatul Ulama.
Lokasi kegiatan berada di kawasan P25, bekas Desa Jatirejo, wilayah yang dahulu tenggelam akibat semburan lumpur Lumpur Lapindo. Kini kawasan itu menjadi ruang simbolik kebangkitan sosial, sekaligus pengingat daya tahan masyarakat Sidoarjo menghadapi krisis.
Ribuan kader dari berbagai badan otonom NU — mulai Ansor, Banser, Muslimat, Fatayat hingga IPNU-IPPNU — memadati area apel. Momentum tersebut tidak sekadar seremoni, tetapi menjadi konsolidasi organisasi menjelang puncak Harlah ke-100 NU pada 2026.
Dalam sambutannya, Subandi menyebut Pemkab menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp21 miliar untuk PCNU Sidoarjo tahun berjalan. Ia menekankan bahwa dukungan tersebut merupakan bagian dari kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan keagamaan.
“Kami ingin memastikan NU tetap menjadi kekuatan sosial yang produktif. Pemerintah hadir sebagai mitra, bukan sekadar pemberi fasilitas,” ujar Subandi.
Selain dukungan fiskal, Pemkab Sidoarjo menyatakan komitmen mempercepat proses perizinan lembaga pendidikan dan pesantren di bawah naungan NU. Pemerintah daerah juga membuka kemungkinan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk pendirian sekolah atau pesantren, sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Bupati bahkan menginstruksikan pembentukan satuan tugas percepatan perizinan pendidikan untuk membantu lembaga yang belum memiliki legalitas operasional.
“Kami tidak ingin pendidikan terhambat urusan administratif. Anak-anak harus mendapat akses belajar yang layak,” tegasnya.
Sejak berdiri pada 1926, Nahdlatul Ulama dikenal sebagai organisasi yang tumbuh dari tradisi pesantren. Di Sidoarjo, jaringan pendidikan NU berkembang luas dan menjadi salah satu pilar pendidikan berbasis keagamaan di Jawa Timur.
Secara historis, NU memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial, terutama pada masa-masa transisi politik nasional. Di tingkat daerah, hubungan antara pemerintah dan NU selama ini dinilai menjadi faktor penting terciptanya kondusivitas sosial.
Subandi menyebut NU sebagai mitra strategis dalam menjaga moral publik sekaligus ketahanan ideologi bangsa.
“Harlah ke-100 harus menjadi titik tolak memperkuat khidmah kepada agama, bangsa, dan negara,” katanya.
Apel kader diisi mujahadah sebagai bentuk syukur dan napak tilas perjuangan para ulama pendiri NU. Bagi para peserta, kegiatan ini bukan hanya ritual spiritual, tetapi simbol kesetiaan terhadap nilai keislaman moderat serta komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sejumlah pengurus NU yang hadir menyambut baik komitmen pemerintah daerah. Mereka berharap dukungan tersebut berjalan transparan, akuntabel, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Di tengah lanskap bekas bencana Lapindo, pertemuan ribuan kader NU menghadirkan pesan kuat: dari ruang luka sejarah, tumbuh energi konsolidasi dan harapan baru bagi masa depan sosial keagamaan Sidoarjo.
(Ryo)
