Bulukumba, Jadikabar.com – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bulukumba menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Bulukumba, Kamis (26/2/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait dugaan persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Bulukumba.
Massa aksi yang terdiri dari kader PMII dan mahasiswa membentangkan spanduk serta menyampaikan orasi secara bergantian di ruas jalan provinsi yang berada di depan kantor DPRD. Mereka meminta adanya transparansi, pengawasan, dan evaluasi menyeluruh terhadap program yang merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional tersebut.
Koordinator Lapangan PMII Bulukumba, Muhajirin, dalam pernyataan tertulis tertanggal 25 Februari 2026, menyebut pihaknya menemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan program di lapangan. Namun, ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan bentuk aspirasi mahasiswa yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme klarifikasi dan audit oleh pihak berwenang.
“Kami mendorong adanya keterbukaan informasi kepada publik terkait pelaksanaan program ini. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman dan masyarakat memperoleh kepastian bahwa program berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya dalam aksi tersebut.
Menurutnya, program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya pelajar, memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di daerah. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu diawasi secara akuntabel dan transparan.
Latar Belakang Program Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas nasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan pelajar, sekaligus mendukung upaya penurunan angka stunting di Indonesia. Program ini juga memiliki dampak strategis dalam meningkatkan konsentrasi belajar dan kesehatan peserta didik.
Secara historis, program pemberian makanan tambahan bagi pelajar bukan hal baru. Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menjalankan berbagai skema, seperti Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), yang menjadi cikal bakal penguatan kebijakan pemenuhan gizi di lingkungan pendidikan.
Program MBG hadir sebagai pengembangan dengan cakupan yang lebih luas, baik dari sisi jumlah penerima manfaat maupun standar kualitas gizi. Implementasi program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga penyedia jasa makanan.
Karena menggunakan anggaran negara, pelaksanaan program ini berada dalam kerangka prinsip akuntabilitas publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara dan keterbukaan informasi publik.
Aspirasi Mahasiswa dan Harapan Transparansi
PMII Bulukumba menilai keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Mereka berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan resmi guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar.
Selain itu, mahasiswa juga mendorong DPRD Kabupaten Bulukumba untuk menjalankan fungsi pengawasan sebagai lembaga legislatif daerah. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPRD Kabupaten Bulukumba maupun instansi pelaksana program belum memberikan pernyataan resmi terkait aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk memperoleh keterangan lebih lanjut sebagai bagian dari prinsip keberimbangan informasi.
Aksi tersebut berlangsung dalam kondisi tertib dengan pengamanan aparat kepolisian. Setelah menyampaikan aspirasi, massa aksi membubarkan diri secara damai.
Peristiwa ini mencerminkan peran aktif mahasiswa sebagai bagian dari elemen masyarakat dalam menyampaikan aspirasi publik. Di sisi lain, transparansi dan komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga efektivitas dan kepercayaan terhadap program pembangunan.
