BANGKALAN, JADIKABAR.COM – Di tengah rapor merah pertumbuhan sektor perikanan yang masih bertengger di angka minus 1 persen, upaya pemulihan yang digagas Pemerintah Kabupaten Bangkalan justru diwarnai ketidakhadiran sejumlah pihak krusial. Plt Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DPPKP) Bangkalan, Chk Widya Winata, secara terbuka menyayangkan absennya para pemangku kepentingan dalam agenda penting penyusunan Grand Design Perbaikan Tata Kelola Nelayan.
Padahal, pertemuan yang melibatkan nelayan, akademisi, dan advokat ini merupakan langkah krusial untuk membedah masalah fundamental perikanan di Bangkalan. Widya menegaskan bahwa kehadiran seluruh elemen, terutama para penyuluh perikanan, sangat dinanti untuk memberikan usulan konkret.
“Kami mengundang mereka karena ingin meluncurkan strategi besar. Perikanan kita saat ini masih tumbuh minus 1 persen, berbeda dengan sektor pertanian yang sudah stabil di angka 5 persen. Sangat disayangkan jika ada pihak yang tidak hadir di saat kita butuh masukan untuk kesejahteraan nelayan,”Ujarnya Widya Winata Di Aula Dinas Perikanan Rabu(06/05/2026)
Langkah ini menjadi “lampu kuning” bagi tata kelola perikanan Bangkalan. DPPKP menargetkan perbaikan tata kelola dan penggalakan perikanan budidaya dapat menjadi dongkrak utama agar sektor ini .
“Ini baru konsultasi awal, akan ada penajaman target dan strategi, termasuk usulan pemanfaatan teknologi seperti drone laut. Setelah ini matang, akan kami uji dan buka ke publik. Kami ingin upaya ini dikawal bersama, bukan sekadar rencana di atas kertas,” tambahnya dengan nada tajam.
Sementara Itu Pegiat Nelayan Bangkalan,Hendrayanto menyoroti kinerja penyuluh perikanan yang dinilai belum maksimal memberikan dampak bagi nelayan. Ia menuntut adanya tindak lanjut konkret agar seluruh penyuluh benar-benar turun ke bawah membedah persoalan nelayan yang saat ini tengah terpuruk dengan pertumbuhan minus 1 persen.
“Kita butuh tindak lanjut agar seluruh penyuluh itu benar-benar ke lapangan. Itu masalah di perikanan yang harus segera diselesaikan,” tegas Hendrayanto.
Hendrayanto Tegaskan untuk memperketat aturan LSD dan menghentikan izin-izin pembangunan yang nekat “menguruk” lahan produktif.
“LSD ini program Presiden untuk kemandirian pangan. Kami minta tidak ada lagi perizinan yang membiarkan lahan sawah produktif diuruk untuk kepentingan lain. Kepala Dinas sudah berjanji akan mengawal LSD ini, dan itu harus ditepati,” Tutupnya. (ED)
