MALANG, Jadikabar.com – Upaya peningkatan tata kelola sektor perikanan tangkap terus dilakukan di berbagai daerah, tak terkecuali di Kabupaten Malang. Rabu (2/7) , Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M., menerima audiensi dari rombongan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Pringgitan Pendopo Kabupaten Malang.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ukon Ahmad Furkon, Direktur Usaha Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap. Ia hadir bersama tim untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pendataan produksi ikan tangkap serta penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondok Dadap Sendangbiru, Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
Dalam sambutannya, Bupati Malang menyambut baik kedatangan rombongan Ditjen KKP dan berharap kunjungan ini dapat menjadi awal kolaborasi yang lebih konkret antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di pesisir Malang selatan.
“Terima kasih atas kehadiran Bapak Ditjen dan tim. Selama ini potensi perikanan di Kabupaten Malang berjalan sendiri, tanpa banyak intervensi pusat. Ini saat yang tepat untuk membangun sinergi. Di Sendangbiru, total tangkapan ikan mencapai 10 ribu ton per tahun,” ujar Bupati Sanusi.
Tak hanya sektor perikanan, Bupati juga menyampaikan bahwa Kabupaten Malang saat ini tengah mengembangkan garam tunnel, sebuah inovasi produksi garam berbasis teknologi yang mulai digarap di wilayah pesisir selatan.
“Kami juga mengembangkan garam tunnel, agar wilayah pesisir semakin mandiri secara ekonomi. Harapannya, kehadiran Bapak Ditjen ini menjadi pintu pembuka berkah dan peluang baru,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ukon Ahmad Furkon menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari agenda nasional transformasi tata kelola perikanan tangkap, yang saat ini menjadi prioritas utama KKP. Menurutnya, seluruh kementerian teknis sedang diarahkan untuk menyusun sistem pengelolaan perikanan yang lebih transparan, berkelanjutan, dan adil.
“Kami ingin memastikan bahwa produksi ikan tangkap benar-benar tercatat dengan baik. Pendataan dan penarikan PNBP harus dilakukan secara akurat, karena ini akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan nelayan serta keuangan negara,” tegas Ukon.
Ia menambahkan, Gerai Perizinan Berusaha yang sudah dibuka di Desa Tambakrejo juga akan diperkuat sebagai layanan terintegrasi untuk nelayan dan pelaku usaha perikanan.
“Pelayanan perizinan dan legalisasi usaha harus kita bawa lebih dekat ke pelaku. Tak boleh lagi nelayan kesulitan mengakses izin. Semua ini demi kemajuan bersama,” tambahnya.
Kabupaten Malang memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 100 kilometer, dengan titik-titik strategis seperti Sendangbiru, Bajulmati, dan Watu Lepek yang dikenal sebagai penghasil ikan laut dan sumber ekonomi masyarakat pesisir. Namun, sejauh ini potensi tersebut belum dioptimalkan secara maksimal.
Dalam pertemuan tersebut, baik dari pihak KKP maupun Pemkab Malang menyepakati bahwa penguatan data produksi dan kejelasan regulasi menjadi kunci untuk meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB daerah maupun nasional.
“Kabupaten Malang siap mendukung sistem digitalisasi perikanan dan pelaporan produksi. Kami juga siap menyediakan SDM dan infrastruktur pendukungnya,” tandas Nurcahyo, Pj. Sekda Kabupaten Malang.
Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi teknis seputar pengelolaan PPP Pondok Dadap, evaluasi pelayanan gerai perizinan, dan rencana penguatan kelembagaan nelayan. Bupati Sanusi juga menyampaikan harapannya agar ada program CSR dari mitra kementerian maupun BUMN untuk pelatihan dan peningkatan daya saing nelayan.
“Nelayan kita banyak yang ulet dan tangguh, hanya saja masih terbatas secara teknologi dan informasi. Dukungan pusat dan sektor swasta sangat kami harapkan,” ujar Bupati.
