Sidoarjo, JADIKABAR.COM – DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar Rapat Paripurna I masa sidang 2025 di Gedung DPRD, Rabu (17/9). Rapat dibuka oleh Ketua DPRD, Sunaryo, S.H., M.H., dan dihadiri pimpinan dewan, anggota DPRD, Forkopimda, pejabat pemerintah, serta perwakilan partai politik.
Dalam kesempatan itu, Sunaryo menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima DPRD Sidoarjo sebagai DPRD Berkinerja Terbaik dalam ajang JTV Legislatif Award 2025 di Surabaya. “Penghargaan ini bukan semata-mata untuk pimpinan dewan, tetapi untuk seluruh anggota DPRD dan masyarakat Sidoarjo. Kami berkomitmen menjaga kepercayaan publik dengan kerja nyata dan pengawasan yang lebih kuat,” ujar Sunaryo.
Agenda rapat kemudian berlanjut dengan penyampaian Nota Penjelasan Bupati Sidoarjo, Subandi, mengenai Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam paparannya, Bupati menegaskan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan anggaran.
“APBD harus dikelola dengan penuh kehati-hatian dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang profesional dan andal. Setiap rupiah harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan dan pembangunan,” tegas Bupati Subandi.
Rancangan APBD 2026 Kabupaten Sidoarjo ditargetkan sebesar Rp4,727 triliun. Target pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp2,719 triliun dan pendapatan transfer Rp2,008 triliun.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp5,820 triliun, yang meliputi:
-
Belanja operasi Rp3,770 triliun
-
Belanja modal Rp582,7 miliar
-
Belanja tidak terduga Rp30 miliar
-
Belanja transfer Rp799,3 miliar
Pada komponen pembiayaan daerah, direncanakan penerimaan sebesar Rp426,5 miliar dan pengeluaran Rp24,2 miliar.
Bupati Subandi juga menekankan arah kebijakan pembangunan yang difokuskan pada pemerataan infrastruktur, penguatan pelayanan publik, serta investasi pada sumber daya manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan.
“Pembangunan infrastruktur harus merata, pelayanan publik wajib semakin berkualitas, dan sektor pendidikan serta kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Kita ingin masyarakat merasakan langsung manfaat anggaran ini,” tambahnya.
Sidang paripurna ini menjadi langkah awal sebelum DPRD bersama pemerintah daerah membahas secara detail setiap pos anggaran untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Tahap ini baru pintu masuk. Pembahasan masih panjang dan detail. Prinsip kami jelas, transparansi dan akuntabilitas tidak bisa ditawar,” tegas Sunaryo menutup sidang.
