Pemda KBB Tetapkan Status KLB, Ratusan Siswa Cipongkor Keracunan Makanan Bergizi Gratis

redaksi
Pemda KBB Tetapkan Status KLB, Ratusan Siswa Cipongkor Keracunan Makanan Bergizi Gratis
Foto: Pemda KBB Tetapkan Status KLB, Ratusan Siswa Cipongkor Keracunan Makanan Bergizi Gratis

Bandung Barat, JADIKABAR.COM – Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (Pemda KBB) menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah ratusan siswa di Kecamatan Cipongkor mengalami keracunan massal. Kasus ini diduga terjadi usai para siswa menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diproduksi oleh Dapur Makmur Jaya, milik Yayasan Rajib Putra Barokah, di Desa Cijambu.

Menurut data Dinas Kesehatan KBB, hingga Selasa (23/9/2025) pukul 08.00 WIB, jumlah korban keracunan di Desa Sirnagalih mencapai 342 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 225 siswa sudah dipulangkan, sementara sisanya masih menjalani perawatan di posko kesehatan dan rumah sakit.

Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail, menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden ini.
“Atas nama pribadi dan Pemda KBB saya sangat prihatin dan menyampaikan doa serta dukungan bagi para korban dan keluarga terdampak,” ucap Jeje saat meninjau Posko Gor Kecamatan Cipongkor, Selasa (23/9/2025).

Ia menegaskan, penetapan status KLB bertujuan agar penanganan korban dapat dilakukan secara lebih cepat, menyeluruh, dan terkoordinasi lintas sektor.
“Fokus utama kita adalah penanganan kepada para korban. Dengan status KLB, langkah penanganan bisa lebih efektif,” tambahnya.

Pemda KBB memutuskan menutup sementara dapur MBG di Cipongkor untuk dilakukan investigasi menyeluruh. Pemeriksaan akan mencakup aspek perizinan, standar kebersihan, proses pengolahan, hingga sistem pengelolaan makanan.
“Saat ini kita lakukan investigasi terhadap dapur. Kalau memang belum layak, harus ada perbaikan. Khusus untuk Cipongkor, dapurnya kita tutup sementara,” tegas Jeje.

Kasus ini memunculkan keprihatinan lebih luas terkait kualitas layanan MBG di KBB. Jeje mengungkapkan, terdapat 85 dapur MBG di Bandung Barat yang hingga kini belum memiliki sertifikasi sehat dan layak.
“Kita akan segera melakukan evaluasi terhadap semua dapur MBG, karena ada 85 yang belum memiliki sertifikasi sehat dan layak. Ini penting untuk mencegah kejadian serupa,” pungkasnya.

Pemda KBB juga menyiapkan langkah antisipasi, termasuk pendampingan bagi para korban, evaluasi total dapur MBG, serta peningkatan pengawasan standar gizi dan kesehatan. Harapannya, program MBG tetap berjalan, namun dengan jaminan keamanan pangan yang lebih ketat bagi para siswa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *