Sidoarjo, JADIKABAR.COM – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat komitmennya dalam memerangi penyalahgunaan narkoba yang semakin mengancam generasi muda. Hal ini ditegaskan Bupati Sidoarjo, H. Subandi, saat menghadiri Diseminasi Hasil Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2025 di Ruang Media Center BNNK Sidoarjo.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BNNK Sidoarjo Kombes Pol Gatot Soegeng Soesanto, Kepala BPS Sidoarjo Mohammad Ismail, Kepala Bakesbangpol Fredik Suharto, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andono, serta perwakilan unsur TNI-Polri, lembaga kesehatan, akademisi, dan media.
Dalam sambutannya, Bupati Subandi menyampaikan apresiasi atas survei prevalensi yang baru pertama kali dilakukan di Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya,
“Sidoarjo merupakan wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Surabaya, dilengkapi bandara, terminal, kawasan industri, dan ribuan perusahaan. Mobilitas tinggi ini memberi tantangan serius bagi kita,” tegasnya.
Ia menambahkan, pencegahan narkoba tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga menyangkut, perlindungan masa depan generasi muda, keamanan lingkungan dan keluarga, ketahanan sosial masyarakat
Subandi menegaskan bahwa proses pemulihan pecandu tidak bisa hanya bertumpu kepada BNN. Dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, puskesmas, rumah sakit, serta instansi pendukung lainnya dalam memperluas akses layanan rehabilitasi.
Pemkab Sidoarjo juga berkomitmen mendampingi penyintas narkoba setelah rehabilitasi melalui, pelatihan berbasis kompetensi, akses peluang kerja, jaminan layanan kesehatan mental berkelanjutan
Kepala BNNK Sidoarjo Kombes Pol Gatot Soegeng Soesanto menyampaikan bahwa Sidoarjo telah memiliki indeks prevalensi sebesar 0,133% atau 133 penyalahguna per 100.000 penduduk. Wilayah yang berbatasan dengan Surabaya teridentifikasi sebagai area paling rawan.
Ia juga menyebut, sekitar 50% penyalahguna belum pernah mengakses layanan rehabilitasi, sehingga perluasan layanan menjadi prioritas.
Subandi turut menyinggung angka perceraian yang tinggi di Jawa Timur, di mana Sidoarjo berada pada peringkat ketiga. Sejumlah kasus perceraian diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, terutama di usia produktif, bahkan pelajar.
Karena itu, hasil survei ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan tahun 2026 yang lebih terarah pada kelompok rentan.
Di akhir penyampaiannya, Subandi menegaskan bahwa ukuran komitmen pemerintah bukan besaran anggaran, tetapi penurunan angka penyalahgunaan narkoba secara konsisten setiap tahun.
“Kita ingin Sidoarjo benar-benar menuju BERSINAR, Bersih dari Narkoba. Dengan data akurat, kebijakan yang tepat, serta kolaborasi yang kuat, kita pelan-pelan akan menang dalam perang melawan narkoba,” tutupnya. (Ryo)
