Surabaya, jadi kabar -Musyawarah Daerah (Musda) XI yang digelar Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur yang digelar di Hotel Santika Premiere Gubeng, Surabaya, telah menetapkan dengan memutuskan KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah sebagai Ketua Umum MUI Jawa Timur masa khidmat 2026–2031. Penetapan tersebut menjadi salah satu keputusan penting dalam agenda Musda.
Pemilihan pimpinan MUI Jatim dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang berlangsung tertib dan berjenjang. Forum Musda XI diikuti para utusan MUI kabupaten/kota se-Jawa Timur, unsur ormas Islam, serta tokoh-tokoh ulama yang selama ini menjadi rujukan keumatan di wilayah ini.
Terpilihnya KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah secara aklamasi. Forum kemudian memberikan mandat kepada formatur untuk menetapkan ketua umum sekaligus menyusun struktur kepengurusan Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan MUI Jawa Timur untuk lima tahun mendatang.
Musda XI MUI Jatim tidak hanya menetapkan ketua umum, tetapi juga menyepakati susunan pimpinan strategis di berbagai bidang. Dalam susunan kepengurusan MUI Jatim mendatang terdapat sejumlah akademisi dan tokoh ulama dipercaya mengisi posisi wakil ketua sesuai bidang keahlian masing-masing.
Di antaranya Prof Akh Muzakki yang membidangi pendidikan, Prof Abd Halim Soebahar di bidang agama, serta Prof Thohir Luth yang menangani bidang ekonomi dan keumatan.
Sementara itu, posisi Sekretaris Umum dipercayakan kepada Dr H M Hasan Ubaidillah, MSi, dengan Bendahara Umum dijabat H Rasidi, SE. Struktur kepengurusan ini diharapkan mampu menjawab tantangan keumatan yang semakin kompleks, sekaligus memperkuat peran MUI sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat.
Dalam Musda tersebut, para peserta menekankan pentingnya kesinambungan peran ulama dalam menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah. MUI Jawa Timur dinilai memiliki posisi strategis dalam merawat harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk, sekaligus menjadi rujukan keagamaan dalam menghadapi persoalan kontemporer.
Pemilihan pimpinan baru juga menjadi momentum konsolidasi organisasi setelah berakhirnya masa khidmat kepengurusan periode sebelumnya. Para peserta Musda mendorong agar kepemimpinan lima tahun ke depan mampu memperkuat fungsi fatwa, dakwah, dan pemberdayaan umat, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan MUI hingga ke tingkat daerah.
Forum Musda XI juga membahas sejumlah rekomendasi strategis, mulai dari penguatan moderasi beragama, peningkatan literasi keagamaan di era digital, hingga peran ulama dalam merespons isu sosial, ekonomi, dan kebangsaan. Seluruh agenda tersebut diharapkan menjadi panduan kerja kepengurusan MUI Jatim periode 2026–2031.
