Banyuwangi, JADIKABAR.COM – Kabupaten Banyuwangi kembali mencuri perhatian nasional. Kali ini lewat sistem pengelolaan sampah sirkular yang dinilai sukses dan berdaya guna oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Sekretariat Jenderal DPD RI bahkan datang langsung ke Banyuwangi untuk mengkaji sistem ini sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan nasional.
Deputi Bidang Persidangan DPD RI, Oni Choituddin, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di Banyuwangi dinilai berhasil karena mengedepankan kolaborasi antar masyarakat, swasta, dan pemerintah.
“Praktik baik dari Banyuwangi ini layak menjadi contoh bagi daerah lain. FGD ini kami gelar untuk menyerap masukan menyeluruh tentang tata kelola persampahan,” kata Oni dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Rabu (11/6/2025).
Hasil FGD ini akan dibawa ke sidang DPD RI sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan persampahan secara nasional.
Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menambahkan bahwa pengelolaan sampah telah menjadi prioritas pembangunan di daerahnya. Mulai dari regulasi hingga aksi nyata di lapangan, pemkab terus mengembangkan sistem dari hulu ke hilir. Salah satunya lewat pembangunan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang tersebar di beberapa titik.
“Program ini dimulai sejak 2018 lewat kerja sama Project STOP. Kini kami punya dua TPS 3R di Muncar dengan kapasitas masing-masing 8 dan 10 ton per hari,” ungkap Mujiono.
Selain itu, ada TPS 3R di Desa Balak, Songgon, yang mampu menangani 84 ton sampah per hari dari 46 desa. Banyuwangi juga tengah membangun TPS 3R berkapasitas 160 ton/hari di Desa Karetan, Purwoharjo, yang akan melayani 37 desa. Dua Stasiun Peralihan Antara (SPA) juga sedang disiapkan.
“TPS 3R Tembokrejo Muncar bahkan meraih Plakat Adipura TPS 3R Terbaik Nasional dari Kementerian LHK,” tegasnya.
Tak hanya lokal, Banyuwangi juga aktif menjalin kerja sama internasional dalam isu persampahan, termasuk dengan Norwegia, Austria, dan Uni Emirat Arab.
Dengan sistem pengelolaan sampah yang sudah berjalan komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan Banyuwangi bisa menjadi pionir gerakan nasional pengurangan sampah berbasis kolaborasi. Semoga praktik baik ini menginspirasi daerah lain dan mendorong hadirnya kebijakan persampahan nasional yang lebih progresif, ramah lingkungan, dan berdaya guna bagi masyarakat.
