JadiKabar.com Blitar – Pemerintah Kecamatan Wlingi terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pembangunan desa. Salah satu langkah nyata dilakukan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dilaksanakan pada Rabu, 22 Oktober 2025, bertempat di kawasan wisata edukatif Sky Tea Sirah Kencong, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar.
Kegiatan yang berlangsung sehari penuh ini diikuti oleh unsur TPK dari empat desa, yakni Ngadirenggo, Balerejo, Tegalasri, dan Tembalang. Bimtek menghadirkan Gunawan Februarianto, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Blitar bidang Infrastruktur Desa, sebagai narasumber utama yang membawakan materi seputar perencanaan teknis, pelaksanaan kegiatan berbasis padat karya, hingga strategi penguatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa.
Dalam pemaparannya, Gunawan menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh tahap pelaksanaan fisik, melainkan juga oleh kualitas perencanaan yang matang dan partisipatif.
“TPK memiliki peran penting sejak awal perencanaan. Mereka harus memahami kebutuhan riil masyarakat, mampu menyusun rencana kerja yang realistis, serta memastikan kegiatan berjalan sesuai prinsip partisipatif dan efisien,” ungkap Gunawan.
Menurutnya, TPK bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga garda depan dalam menjaga mutu dan akuntabilitas pembangunan di desa. Karena itu, setiap anggota TPK perlu dibekali dengan pemahaman menyeluruh tentang regulasi, administrasi, dan teknis kegiatan.
Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari Setyoko, selaku Ketua Panitia sekaligus Kepala Desa Balerejo, yang menjadi tuan rumah kegiatan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif pendamping desa dan TAPM Kabupaten Blitar yang secara berkelanjutan mendampingi peningkatan kapasitas aparatur desa.
“Kami sangat mendukung kegiatan seperti ini. Bimtek menjadi wadah penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah desa dan TPK dalam memahami aturan dan mekanisme pelaksanaan pembangunan. Dengan perencanaan yang baik, pembangunan bisa lebih terarah dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Setyoko.
Sementara itu, Camat Wlingi, Besta Alfinsia Rachmawan, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, TPK, dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Menurutnya, keberhasilan program pembangunan sangat bergantung pada kolaborasi dan tanggung jawab bersama.
“TPK adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan di desa. Saya berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas dan semangat kerja seluruh TPK agar setiap kegiatan yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mari kita bangun desa dengan semangat gotong royong dan akuntabilitas,” ujar Besta.
Suasana Bimtek berlangsung penuh semangat dan interaktif. Para peserta aktif berdiskusi mengenai berbagai tantangan yang sering dihadapi di lapangan, mulai dari penyusunan RAB, mekanisme pengadaan, hingga penyusunan laporan kegiatan.
Siswanto, peserta dari Desa Balerejo, mengaku kegiatan ini memberinya banyak wawasan baru.
“Selama ini kami lebih fokus pada pekerjaan fisik di lapangan. Setelah mengikuti Bimtek ini, kami jadi memahami bahwa keberhasilan pembangunan justru dimulai dari perencanaan yang matang dan administrasi yang tertib,” tuturnya.
Melalui kegiatan Bimtek ini, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teknis, tetapi juga memperkuat semangat kolaborasi antar-TPK di tingkat kecamatan. Mereka menyadari bahwa sinergi dan koordinasi yang baik antar-desa akan mempercepat terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Menutup kegiatan, Gunawan Februarianto mengajak seluruh TPK untuk terus belajar dan meningkatkan profesionalisme dalam bekerja. Ia juga menekankan bahwa pembangunan desa tidak hanya soal membangun infrastruktur, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa melalui keterbukaan dan akuntabilitas.
Dengan terselenggaranya Bimtek ini, diharapkan seluruh TPK di Kecamatan Wlingi semakin siap menjalankan tugasnya secara optimal, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban kegiatan, sehingga pembangunan desa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
