JAKARTA, JADIKABAR.COM – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membuka Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) di Balai Kota Jakarta, pada Selasa (20/1/2026).
Mengusung tema “Resiliensi, Endurance, dan Daya Tahan BPD di Tengah Perubahan”, forum ini diselenggarakan untuk memperkuat peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai institusi yang tangguh, kontributif, dan berdaya saing.
Gubernur Pramono menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merasa terhormat menjadi tuan rumah penyelenggaraan Seminar Nasional dan Rakernas FKDK BPDSI.
Ia menilai forum tersebut sebagai wadah strategis untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam memperkuat peran BPD agar semakin tangguh dan kompetitif.
“BPD memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Karena itu, penguatan BPD perlu terus didorong melalui permodalan yang memadai, kolaborasi yang solid, serta pengawasan aktif dari Dewan Komisaris,” ujarnya.
Gubernur Pramono menekankan pentingnya profesionalisme sebagai kunci utama agar BPD dapat tumbuh sehat, berdaya saing, dan memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan ruang yang cukup bagi manajemen BPD untuk bekerja secara profesional tanpa intervensi berlebihan.
“Jika ingin BPD maju, pemerintah daerah tidak boleh terus-menerus melakukan intervensi. Selama masih ada cawe-cawe, BPD tidak akan berkembang. Profesionalisme adalah kata kuncinya,” tegasnya.
Gubernur Pramono mencontohkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Bank Jakarta, yang dijalankan dengan prinsip profesional dan akuntabel. Pemprov DKI memberikan kepercayaan penuh kepada jajaran direksi dan komisaris yang dipilih secara profesional agar dapat bekerja secara optimal.
Pemprov DKI Jakarta juga memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, dengan sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar 16,39 persen. Oleh karena itu, pengelolaan BUMD dan BPD secara profesional menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.
Gubernur Pramono mengharapkan Seminar Nasional dan Rakernas FKDK BPDSI menjadi momentum strategis untuk menegaskan kembali peran Dewan Komisaris sebagai penjaga arah, ketahanan, dan kesinambungan bank daerah di tengah dinamika perubahan ekonomi, regulasi, dan teknologi.
“Saya berharap forum ini dapat melahirkan rekomendasi yang aplikatif dan bernilai tambah, baik dalam penguatan fungsi pengawasan Dewan Komisaris maupun dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya,” paparnya.
Gubernur Pramono juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum ini sebagai ajang memperkuat integritas, membangun budaya kerja yang profesional, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPD.
“Bapak dan Ibu sekalian memiliki kontribusi besar dalam membangun daerah melalui BPD. Kedekatan dengan kekuasaan tidak akan berarti apa-apa tanpa kerja yang profesional dan berintegritas,”pungkasnya. (Red)
