SURABAYA – Bupati Malang Drs. HM Sanusi, MMmenghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Kabupaten/Kota, dan Forkopimcam se-Jawa Timur Tahun 2025 yang digelar di Grand City Convention and Exhibition Surabaya, Selasa (4/11) siang.
Rakor kali ini mengusung tema “Peningkatan Sinergitas Menjaga Kerukunan, Keamanan, dan Ketertiban Umum”. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) III Akhmad Wiyagus, Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Sos., Wakil Gubernur Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc., serta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Sanusi menyimak secara seksama arahan dari Wamendagri yang menekankan pentingnya penguatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Langkah ini menjadi respons terhadap meningkatnya dinamika sosial dan penyampaian aspirasi publik di berbagai daerah.
“Pemerintah Pusat telah mengeluarkan arahan untuk mengaktifkan kembali Siskamling sebagai upaya memperkuat keamanan berbasis masyarakat,” tegas Wamendagri Akhmad Wiyagus dalam arahannya.
Arahan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/2025 tertanggal 3 September 2025, yang meminta seluruh kepala daerah untuk memastikan kesiapsiagaan keamanan dari tingkat provinsi hingga RT/RW.
Wamendagri juga menyampaikan, berdasarkan laporan nasional, 87,73 persen pemerintah daerah telah melaksanakan langkah konkret melalui berbagai kegiatan, seperti rapat Forkopimda, apel kebangsaan, doa bersama lintas agama, hingga pengaktifan kembali pos-pos Siskamling.
“Saat ini terdapat 469.760 pos Siskamling tersebar di 75.266 desa dan 8.496 kelurahan di Indonesia. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah pos terbanyak, yaitu 117.210 pos Siskamling. Ini adalah modal sosial yang sangat berharga,” ujar Wamendagri.
Ia menegaskan, Forkopimda di setiap daerah harus menjadi pusat koordinasi strategis untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat berjalan efektif di lapangan.
Selain itu, Wamendagri juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan ketertiban umum.
“Penyampaian aspirasi dijamin oleh negara, tetapi tetap harus dalam koridor hukum dan ketertiban. Forkopimda perlu membuka ruang dialog, namun juga tegas jika muncul ancaman terhadap keselamatan publik,” tutupnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap sinergi antarlembaga semakin solid, terutama menjelang tahun politik dan dinamika sosial ekonomi yang meningkat.
