Sidoarjo, JADIKABAR.COM – Dulu, mengurus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Sidoarjo bisa jadi pengalaman yang melelahkan. Warga harus antre panjang, bahkan menunggu berbulan-bulan karena stok blangko terbatas. Namun kini, situasinya berubah total.
Layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sidoarjo kini jauh lebih cepat, efisien, dan dekat dengan masyarakat. Warga cukup datang ke kantor kecamatan, dan dalam waktu singkat, KTP sudah bisa dicetak dan dibawa pulang hari itu juga.
“Sekarang tidak perlu antre atau menunggu lama. Blangkonya tersedia dan bisa dicetak di semua kecamatan. Kalau ada warga yang kesulitan, laporkan saja, pasti kami tindak lanjuti,” tegas Bupati Sidoarjo, Subandi, Senin (13/10).
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berintegritas. Pemkab memastikan ketersediaan blangko e-KTP dan memperluas akses pencetakan hingga tingkat kecamatan, agar masyarakat tak lagi harus datang jauh-jauh ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) atau Mal Pelayanan Publik (MPP).
Menurut Kepala Dispendukcapil Sidoarjo, Redi Kusuma, stok blangko kini lebih dari cukup. “Pemohon datang, langsung kita proses dan cetak. Tidak ada lagi antrean panjang seperti dulu,” ujarnya.
Sejak 19 September 2025, pencetakan e-KTP sudah bisa dilakukan di 18 kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo. Setiap kecamatan mendapat jatah 1.500 keping blangko, dan bila stok menipis, bisa langsung mengajukan tambahan. Hasilnya, selama 18 September hingga 14 Oktober 2025, Dispendukcapil berhasil mencetak 14.028 e-KTP di seluruh kecamatan.
Kecamatan dengan pencetakan terbanyak yakni Krian (1.615 keping), disusul Taman (1.368), Tarik (1.063), dan Waru (833). Sementara di Mal Pelayanan Publik (MPP), total 3.386 e-KTP berhasil dicetak. Pada awal layanan, MPP bahkan sempat mencetak hingga 600 keping per hari, sebelum beban layanan dialihkan ke kecamatan agar pelayanan lebih merata.
Transformasi ini menjadi bukti nyata reformasi birokrasi di Kabupaten Sidoarjo. Kini, layanan publik tak hanya cepat, tapi juga ramah dan bebas pungutan liar.
“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Kalau warga senang dan puas, berarti kita sudah berada di jalur yang benar,” tutur Subandi.
Dulu, untuk mendapatkan KTP, warga harus menunggu berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Kini, cukup datang ke kecamatan, foto, dan KTP langsung dicetak. Semua berjalan transparan, tanpa biaya tambahan, dan semakin dekat dengan masyarakat.
Melalui desentralisasi layanan ini, Sidoarjo menegaskan diri sebagai kabupaten yang terus berbenah menuju pemerintahan modern, pemerintahan yang melayani, bukan dilayani.
