Malang, JADIKABAR.COM – DPRD Kota Malang menggelar Rapat Paripurna membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam rapat yang digelar di Ruang Sidang Paripurna tersebut, tujuh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum yang memuat kritik, saran, sekaligus apresiasi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Malang.
Hadir dalam forum ini Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M., jajaran OPD, serta seluruh anggota DPRD. Secara umum, fraksi menyambut baik capaian pendapatan daerah yang melebihi target, namun mereka menyoroti banyaknya catatan strategis yang perlu dibenahi.
- Fraksi PDI Perjuangan menyoroti realisasi PAD yang hanya 87,59 persen, meskipun pendapatan daerah secara keseluruhan tembus 101,63 persen. Mereka juga mengkritisi SILPA sebesar Rp204 miliar dan penyerapan bansos yang rendah.
- Fraksi PKB menilai capaian opini WTP 14 kali berturut-turut patut diapresiasi. Namun, rendahnya retribusi parkir dan pasar serta manfaat proyek MCC dan WTP yang belum terasa nyata menjadi perhatian.
- Fraksi PKS mengkritik ketergantungan APBD pada dana pusat (66%) dan rendahnya rasio PAD (0,35). Mereka juga menyoroti kerja sama Perumda Tugu Tirta dan PJT I yang belum optimal.
- Fraksi Gerindra mendesak evaluasi terhadap pemanfaatan SILPA dan mempertanyakan efektivitas pemungutan pajak serta dampak tarif air terhadap masyarakat.
- Fraksi Golkar menekankan pentingnya optimalisasi aset daerah dan transparansi penggunaan belanja tidak terduga.
- Fraksi Damai menilai retribusi sampah bertentangan dengan UU Pengelolaan Sampah dan mendorong sertifikasi aset serta penguatan BUMD seperti BPR Tugu Artha.
- Fraksi Gabungan NasDem-PSI mengkritik rendahnya anggaran untuk ketahanan pangan dan penegakan perda, serta minimnya perawatan taman kota dan pengelolaan TPA Supit Urang.
Menanggapi masukan dewan, Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M. menyatakan komitmennya untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh saat jumpa pers.
“Kami apresiasi masukan dari DPRD. Kami akan benahi sistem keuangan yang belum maksimal agar lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, S.S., menyebut DPRD akan mengusut tuntas penyebab lemahnya realisasi pajak daerah.
“Kami siap bersinergi dengan eksekutif untuk menyelesaikan berbagai persoalan ini demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Rapat ini menjadi momentum penting bagi Pemkot dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih sehat. Evaluasi menyeluruh, peningkatan pendapatan asli daerah, dan transparansi penggunaan anggaran menjadi langkah kunci menuju pemerintahan yang pro rakyat dan akuntabel.
