MALANG, JadiKabar.com – Upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Kabupaten Malang kembali ditegaskan oleh Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M. Melalui kegiatan penyerahan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Rapat Koordinasi Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jumat (7/11/2025), Sanusi menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menciptakan layanan pangan yang aman, sehat, dan bergizi bagi seluruh warga, khususnya pelajar.
“SLHS ini bukan sekadar piagam. Ini adalah jaminan bahwa dapur MBG telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan agar makanan yang disajikan benar-benar sehat bagi anak-anak kita,” tegas Bupati Sanusi di hadapan jajaran Kepala Perangkat Daerah dan mitra SPPG.
Acara tersebut dihadiri oleh Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Malang, Satgas Percepatan Program MBG, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Malang, serta berbagai mitra penyedia pangan daerah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan terobosan nasional yang bertujuan memerangi stunting dan memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas. Kabupaten Malang termasuk daerah yang ditunjuk menjadi pelaksana awal karena memiliki jumlah peserta didik terbesar di Jawa Timur.
Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, Kabupaten Malang menargetkan 233 dapur MBG (SPPG), dengan 87 dapur sudah beroperasi dan 23 sedang dalam tahap persiapan.
Penerima manfaat MBG juga cukup besar — 698.855 orang ditargetkan menerima program ini, dan 251.510 di antaranya sudah terealisasi (35,99%).
“Kita ingin memastikan setiap dapur MBG beroperasi dengan standar tertinggi, mulai dari bahan pangan hingga proses penyajian. Keamanan pangan bukan sekadar kewajiban, tapi bentuk tanggung jawab moral,” ujar Sanusi.
Penyerahan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi momen penting dalam memastikan kualitas dapur MBG di Kabupaten Malang. Sertifikat ini menandakan bahwa dapur telah memenuhi standar kebersihan dan pengolahan pangan sesuai regulasi kesehatan nasional.
Bupati Sanusi menekankan, SLHS adalah fondasi utama untuk mencegah kasus keracunan makanan, yang beberapa waktu lalu sempat terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
“Kita belajar dari pengalaman. Dengan SLHS, setiap SPPG wajib menjaga kebersihan dan pengawasan pangan agar kejadian serupa tak terulang,” tambahnya.
Selain fokus pada kualitas gizi, Bupati Sanusi juga menyoroti pentingnya pemberdayaan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan dapur MBG. Ia menilai, program gizi seharusnya juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
“Kita ingin dapur MBG ini memberdayakan pelaku usaha di sekitar sekolah. Jadi, manfaatnya ganda — anak-anak sehat, ekonomi rakyat ikut tumbuh,” ujarnya.
Program ini, lanjut Sanusi, merupakan bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Kabupaten Malang bukan pemain baru dalam urusan sanitasi dan gizi. Sejak 2010, Pemkab Malang telah menjalankan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang menekankan perilaku hidup bersih dan sehat di seluruh desa.
Program inilah yang menjadi pondasi kuat bagi lahirnya gerakan SLHS dan MBG, menjadikan Kabupaten Malang sebagai salah satu daerah dengan praktik terbaik dalam pengelolaan pangan berbasis masyarakat.
Kini, visi itu berkembang menjadi lebih luas: membangun generasi emas yang sehat, tangguh, dan berdaya saing tinggi.
Menutup acara, Bupati Sanusi mengajak seluruh pihak untuk menerapkan standar operasional yang ketat di setiap SPPG. Setiap dapur diimbau segera melengkapi sertifikat halal, sertifikat chef, dan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) agar seluruh proses berjalan aman dan profesional.
“Mari kita wujudkan cita-cita besar ini. Kabupaten Malang siap menjadi contoh bagaimana program gizi bisa menyentuh kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi secara bersamaan,” pungkas Bupati Sanusi penuh optimisme.
