Jakarta, JADIKABAR.COM – Komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam memperkuat kualitas pendidikan kembali ditunjukkan Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib. Wakil kepala daerah yang akrab disapa Bu Nyai Lathifah tersebut melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen RI) untuk mengawal langsung kepentingan pendidikan daerah, khususnya terkait pengamanan kuota Program Nasional Revitalisasi Sekolah.
Dalam kunjungan tersebut, Wabup Malang diterima langsung oleh Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Didik Suhardi, Ph.D. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dan membahas sejumlah usulan strategis sektor pendidikan di Kabupaten Malang.
Salah satu fokus utama yang dibawa Bu Nyai Lathifah adalah upaya mengamankan kembali kuota Program Revitalisasi Sekolah, mengingat masih adanya kebutuhan perbaikan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan di berbagai wilayah Kabupaten Malang, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.
“Alhamdulillah, Pak Didik selaku Staf Khusus Menteri berkomitmen untuk mengakomodir kembali kuota serta beberapa usulan pendidikan dari Kabupaten Malang. Beliau juga menyampaikan bahwa salah satu prioritas Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, adalah menyiapkan generasi unggul melalui sektor pendidikan,” ujar Lathifah usai pertemuan.
Menurutnya, Kemendikdasmen RI menyatakan kesiapan untuk terus memberikan dukungan terhadap pengembangan pendidikan di Kabupaten Malang. Hal ini dinilai sejalan dengan arah kebijakan nasional, terlebih Kabupaten Malang kini menjadi salah satu daerah yang memiliki SMA Taruna Nusantara, sekolah unggulan nasional yang baru saja diresmikan dan dikunjungi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Selain revitalisasi sekolah, Wabup Malang juga menyampaikan aspirasi terkait peningkatan kapasitas tenaga pendidik, khususnya guru-guru yang berasal dari sekolah swasta. Ia menilai, peran sekolah swasta sangat strategis dalam mendukung pemerataan akses pendidikan, terutama di wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau sekolah negeri.
“Kami juga mendorong adanya program peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga pendidik, termasuk guru sekolah swasta, agar mutu pendidikan dapat meningkat secara merata,” jelasnya.
Tak hanya itu, Bu Nyai Lathifah turut mengusulkan penguatan program pendidikan luar sekolah. Program ini dinilai penting sebagai langkah preventif untuk menekan angka anak putus sekolah di Kabupaten Malang, terutama bagi kelompok rentan yang menghadapi keterbatasan ekonomi dan akses pendidikan formal.
Dalam pertemuan tersebut, Wabup Malang juga menyinggung aspirasi dari sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA/SMK) di wilayahnya. Meski secara kewenangan SMA dan SMK berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Lathifah menegaskan bahwa pemerintah kabupaten tetap memiliki tanggung jawab moral terhadap keberlangsungan pendidikan warganya.
“Walaupun SMA dan SMK berada di bawah kewenangan provinsi, namun sekolah-sekolah itu berada di Kabupaten Malang dan peserta didiknya adalah anak-anak Kabupaten Malang. Maka sudah menjadi kewajiban moral saya sebagai Wakil Bupati untuk menyuarakan aspirasi tersebut ke kementerian,” tegasnya.
Langkah proaktif Wakil Bupati Malang ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Malang dalam memastikan kebijakan pendidikan nasional dapat dirasakan secara konkret di daerah. Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, diharapkan kualitas pendidikan di Kabupaten Malang dapat terus meningkat dan mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
