MALANG, JADIKABAR – Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Putu Kholis Aryana bersama Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memimpin langsung prosesi ground breaking atau peletakan batu pertama pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke-2 di wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pada Jumat (13/2/2026). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Danramil 0833, perwakilan IDI Kota Malang, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Pembangunan SPPG yang terletak di Jalan Ikan Gurami, Lowokwaru ini menandai langkah maju Polresta Malang Kota dalam mendukung program nasional pemenuhan gizi masyarakat. Kombes Putu Kholis Aryana mengungkapkan bahwa saat ini Polresta Malang Kota tengah mempersiapkan dua unit SPPG. Satu unit di Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang (SPPG 1) sudah beroperasi, sementara SPPG 2 di Lowokwaru saat ini progres pembangunannya telah mencapai 99 persen.
“Pembangunan sudah mencapai 99%. Saat ini kami tinggal menunggu verifikasi dari Badan Gizi Nasional (BGN),” jelas Kombes Putu Kholis.
Pihaknya berharap proses verifikasi dapat segera rampung sehingga SPPG 2 Lowokwaru bisa segera beroperasi. Nantinya, dua SPPG yang dikelola Polresta Malang Kota ini akan menjangkau hampir 2.000 penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lebih lanjut, Kapolresta menegaskan bahwa kehadiran SPPG tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga dirancang untuk mendorong pemberdayaan ekonomi lokal. Pihaknya akan memprioritaskan warga sekitar, khususnya dari wilayah Lowokwaru, untuk menjadi tenaga kerja di dapur SPPG. Selain itu, seluruh kebutuhan bahan baku juga akan diupayakan berasal dari pemasok di Kota Malang.
“Untuk serapan tenaga kerja, kami memanfaatkan warga dari Lowokwaru. Termasuk belanja dan ketersediaan bahan baku. Kami upayakan maksimal dari Kota Malang sehingga rantai pasok bisa maksimal,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif dan langkah cepat Polresta Malang Kota dalam mendukung penguatan ketahanan pangan di kota ini.
“Target kami ada 85 SPPG. Saat ini sudah ada 61 SPPG, dengan rincian 53 beroperasi, 7 segera beroperasi, dan 1 nonaktif. Kami berharap kontribusi aktif masyarakat terus meningkat, tentunya melalui verifikasi dari BGN,” terang Wali Kota.
Pemerintah Kota Malang juga menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh proses perizinan yang diperlukan, terutama dalam hal jaminan mutu dan keamanan pangan. Salah satunya adalah dengan mempercepat pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi setiap SPPG yang beroperasi.
