JAKARTA, JADIKABAR.COM – Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta mengusulkan agar penataan kawasan Kota Tua dan pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Usulan itu disampaikan langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung ketika menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Senin (10/11/2025).
Pramono menyampaikan bahwa pihaknya ingin memperkuat pengelolaan kawasan bersejarah dan memperluas layanan kesehatan di Jakarta.
Terkait Kota Tua, dia menjelaskan pengelolaan kawasan tersebut akan dilakukan bersama Danantara dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
“Untuk itu, salah satu hal yang kami akan usulkan adalah [RS Sumber Waras dan penataan kawasan Kota Tua] untuk menjadi PSN, Proyek Strategis Nasional,” katanya usai bertemu Airlangga, Senin (10/11/2025).
Sementara terkait Rumah Sakit di Sumber Waras, Pramono menyebutkan bahwa lahan seluas 3,6 hektare telah mendapatkan clearance dari KPK dan BPK sehingga proses pembangunan bisa segera dimulai.
Menurutnya, Rumah Sakit itu nanti akan difokuskan untuk layanan penyakit jantung, kanker, dan penyakit khusus lainnya.
“Apabila Sumber Waras itu juga mendapatkan PSN, Proyek Strategis Nasional, kami bisa membangun rumah sakit tipe A yang bertaraf internasional. Kami berkeinginan agar rumah sakit itu betul-betul menjadi rumah sakit yang rujukan utama di Jakarta,” ungkapnya.
Terkait nilai investasi di proyek penataan Kota Tua dan pembangunan Rumah Sakit di Sumber Waras, politisi PDI Perjuangan itu mengaku belum bisa mengungkapkan. Kendati demikian, dia memastikan detailnya akan disampaikan pada kesempatan lain.
Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan bahwa Airlangga menyatakan akan mempelajari usulan Pemprov DKI Jakarta terlebih dahulu. Kendati demikian, dia mengaku optimistis pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh karena proyek ini dinilai memiliki nilai strategis dan manfaat publik yang besar.
“Kita akan segera melengkapi semua administrasi yang dibutuhkan untuk pembangunan itu” katanya. (Red)
