Surabaya, JADIKABAR.COM – Upaya penanganan persoalan sampah di wilayah Malang Raya memasuki babak baru. Bupati Malang, Drs. HM Sanusi, MM, menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Malang untuk berkolaborasi bersama kepala daerah se-Malang Raya melalui Penandatanganan Kerja Sama (PKS) Program Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Aglomerasi Malang Raya.
Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (28/3) malam, dan menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, terintegrasi, serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan energi.
PKS PSEL ditandatangani antara Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama kepala daerah di kawasan Malang Raya, yakni Bupati Malang HM Sanusi, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, dan Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto. Kegiatan tersebut juga disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq.
Bupati Malang menyampaikan harapannya agar program Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dapat menjadi salah satu solusi konkret dalam membantu mengatasi persoalan sampah, khususnya di wilayah Kabupaten Malang yang memiliki cakupan wilayah luas dan tantangan pengelolaan sampah yang kompleks.
“Kita juga tahu bahwa Kabupaten Malang juga mempunyai Mini Material Recovery Facility (MRF) pada UPT Pengolahan Persampahan Tumpang dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada pemulihan sumber daya,” tutur Bupati Malang.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Malang tidak hanya menaruh harapan pada program berskala regional, tetapi juga telah memiliki fondasi infrastruktur pengelolaan sampah di tingkat lokal yang bisa diperkuat melalui sinergi antardaerah.
Program PSEL sendiri dipandang sebagai salah satu pendekatan penting dalam menjawab persoalan klasik persampahan di kawasan perkotaan dan aglomerasi. Di banyak wilayah, peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan kawasan permukiman, serta aktivitas ekonomi yang terus berkembang berdampak langsung pada meningkatnya volume sampah harian.
Karena itu, pengelolaan sampah tidak lagi cukup dipandang sekadar urusan kebersihan, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan daerah, ketahanan lingkungan, hingga pemanfaatan energi alternatif.
Melalui skema ini, sampah tidak hanya diupayakan untuk dikurangi dan diolah, tetapi juga diarahkan menjadi sumber energi yang memberi nilai tambah. Pendekatan semacam ini dinilai semakin relevan di tengah kebutuhan akan sistem pengelolaan kota yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa penandatanganan kerja sama ini diharapkan menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam menangani persoalan persampahan di Jawa Timur, termasuk di kawasan Surabaya Raya dan Malang Raya.
“Alhamdulillah ikhtiar kita bersama yang diawali dengan penandatanganan PKS PSEL program dari Kementerian Lingkungan Hidup RI antara Pemerintah Provinsi Jatim dan Kepala Daerah Surabaya Raya dan Kepala Daerah Malang Raya dapat semakin lebih baik lagi dalam mengatasi persoalan persampahan dan dampak strategis bagi energi dan pembangunan ekonomi daerah,” ucap Gubernur Jawa Timur.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa program PSEL tidak hanya dilihat dari sisi teknis pengolahan sampah, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas keseriusan dalam menangani persoalan sampah.
Menurutnya, langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama kepala daerah merupakan bentuk tindakan nyata dalam mendukung agenda nasional penanganan sampah.
“Terima kasih kepada Gubernur Jawa Timur atas keseriusannya dalam pengolahan sampah dimana Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi nomor satu yang paling baik dalam mengatasi persoalan sampah,” ujar Menteri LH.
Lebih lanjut, Menteri Hanif menegaskan bahwa keberhasilan program semacam ini tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan sejak dari hulu, terutama soal pemilahan sampah.
“Apapun teknologinya, fondasi dasarnya adalah sampah harus terpilah. Tanpa itu, biaya akan sangat besar,” jelas Menteri LH.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah modern tetap membutuhkan partisipasi masyarakat secara aktif. Artinya, keberhasilan PSEL tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga bergantung pada kebiasaan masyarakat dalam memilah sampah dari rumah tangga, pasar, kawasan usaha, hingga fasilitas publik.
Selain berdampak pada aspek lingkungan, program ini juga dinilai berpotensi mendorong efisiensi anggaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan sistem pengelolaan yang lebih tertata, beban biaya penanganan sampah dapat ditekan, sekaligus membuka peluang pemanfaatan hasil olahan sebagai sumber energi.
Menteri LH pun optimistis, dengan kepemimpinan Gubernur Jawa Timur dan dukungan para kepala daerah di kabupaten/kota, akan terjadi peningkatan signifikan dalam tata kelola persampahan di masa mendatang.
“Dengan kepemimpinan Gubernur Jawa Timur dan dukungan dari para kepala daerah di kabupaten/kota. Melalui berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan akan ada lonjakan signifikan dalam pengelolaan sampah di Jawa Timur kedepannya,” tandas Menteri LH.
Bagi Kabupaten Malang, keterlibatan dalam kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen untuk tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah hari ini, tetapi juga membangun sistem pengelolaan lingkungan yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan.
Kolaborasi lintas daerah seperti ini menjadi penting, terutama karena persoalan sampah tidak mengenal batas administratif. Dengan kerja sama yang lebih kuat, Malang Raya diharapkan dapat memiliki model pengelolaan sampah yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi jangka panjang.
