Jakarta, JadiKabar.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/12/2025). Dalam rangkaian kegiatan tersebut, ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang turut disegel oleh penyidik lembaga antirasuah.
Berdasarkan pantauan di lokasi, penyegelan dilakukan sekitar pukul 19.00 WIB. Tiga orang penyidik KPK yang mengenakan masker terlihat memasuki Gedung Bupati Bekasi dan langsung menuju lantai dua, tempat ruang kerja bupati berada.
“Sekitar tiga orang, semuanya memakai masker dan menunjukkan identitas sebagai petugas KPK,” ujar salah satu petugas keamanan Gedung Bupati Bekasi kepada wartawan.
Ketiga penyidik tersebut berada di dalam ruang kerja bupati kurang lebih 30 menit. Setelah itu, mereka keluar dan meninggalkan lokasi dengan dua pintu ruang kerja telah terpasang segel KPK.
Usai penyegelan, tidak diketahui secara pasti arah keberangkatan tim penyidik KPK. Berdasarkan keterangan petugas keamanan, diduga mereka meninggalkan area gedung melalui akses samping yang terhubung dengan bangunan lain.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari KPK terkait barang bukti yang diamankan dari ruang kerja tersebut.
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah melakukan OTT di wilayah Bekasi dan mengamankan sekitar 10 orang. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
“Benar, saat ini sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan dan masih berprogres,” ujar Budi kepada wartawan.
Ia menambahkan, “Sampai dengan saat ini, tim telah mengamankan sekitar sepuluh orang.”
Namun demikian, KPK belum merinci identitas maupun peran pihak-pihak yang diamankan. Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan dan mengumumkan status hukum para pihak yang terjaring OTT.
KPK menegaskan bahwa seluruh pihak yang diamankan dalam OTT ini masih berstatus terperiksa. Penetapan tersangka akan dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan awal, gelar perkara, serta pengumpulan alat bukti yang cukup.
Sesuai prinsip praduga tak bersalah, semua pihak yang disebut dalam proses ini dianggap tidak bersalah sampai ada putusan hukum tetap.
Operasi tangkap tangan merupakan salah satu instrumen penegakan hukum yang kerap digunakan KPK dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan pejabat publik dan transaksi yang diduga terjadi secara langsung. Penyegelan ruang kerja pejabat biasanya dilakukan untuk mengamankan dokumen, barang bukti, serta mencegah potensi penghilangan alat bukti.
KPK memastikan seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
