MALANG, JADIKABAR – Memasuki bulan suci Ramadan, DPC PDI Perjuangan Kota Malang menggelar acara bertajuk “Momentum Bulan Ramadan sebagai Penguat Kerukunan dan Kebinekaan” yang bertempat di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Senin (23/2/2026). Acara ini dihadiri oleh jajaran penting, termasuk Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Dra. Sri Untari Bisowarno, M.Si., Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, S.S., serta jajaran anggota fraksi dan tamu undangan.
Selain menjadi ajang silaturahmi, pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk membahas isu-isu kerakyatan yang mendesak, mulai dari jaminan kesehatan hingga perbaikan infrastruktur jalan.
Dalam sesi wawancara, Sri Untari Bisowarno menyoroti persoalan cut off data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang berdampak pada 1,4 juta jiwa di Jawa Timur, termasuk sekitar 9.000 warga di Kota Malang. Hal ini terjadi seiring dengan proses pembersihan data menuju Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) nasional.
Untari menegaskan bahwa warga dengan penyakit katastropik atau yang membutuhkan perawatan rutin (seperti cuci darah dan TBC) harus menjadi prioritas reaktivasi.
“Kami sudah perintahkan seluruh rumah sakit yang di bawah wewenang provinsi untuk kooperatif. Siapa pun warga yang membutuhkan surat keterangan dalam rangka reaktivasi BPJS karena penyakit katastropik, harus segera dilayani. Jangan dipersulit,” tegasnya.
Mekanisme Reaktivasi, warga cukup meminta surat keterangan dari rumah sakit, membawanya ke Dinsos untuk diunggah ke Pusdatin, dan diteruskan ke BPJS.
Bagi warga yang belum ter-cover sama sekali, Pemprov Jatim telah menyiapkan anggaran Biakes Maskin sebesar Rp25 miliar.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani, memastikan bahwa status Kota Malang yang sudah Universal Health Coverage (UHC) memberikan keuntungan besar.
” Mestinya tidak ada alasan lebih dari 1×24 jam untuk aktif. Kami punya program E-JKN Cekat di tiap kelurahan. Jika ada kendala, sampaikan ke kami (DPRD), kami akan bantu push,” tegas Amithya.
Komitmen Perbaikan Jalan Berlubang dan Pohon Tumbang
Isu infrastruktur juga menjadi sorotan tajam. Amithya menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran insidentil sebesar Rp15 miliar untuk menangani jalan berlubang di Kota Malang. Meskipun terdapat pemotongan dana Transfer Ke Daerah (TKD), perbaikan jalan dan pemeliharaan pohon tetap menjadi prioritas urgensi, terutama di musim hujan.
” Kami sudah merekomendasikan pemerintah kota untuk menyusun skala prioritas revitalisasi. Untuk masalah pohon, kami mendorong DLH (Dinas Lingkungan Hidup) untuk menggunakan strategi khusus meskipun ada keterbatasan alat,” tambahnya.
Ramadan untuk Kerukunan
Acara yang berlangsung khidmat ini ditutup dengan pesan mengenai pentingnya menjaga kebinekaan. Kehadiran para legislator di tengah masyarakat pada bulan Ramadan ini diharapkan menjadi bukti nyata bahwa semangat religiusitas harus berjalan beriringan dengan komitmen pelayanan publik yang responsif dan solutif bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
