JadiKabar.com – Perkumpulan Jurnalis Bangkalan (PEJALAN) baru-baru ini menggelar Diskusi Publik Bareng dengan tajuk “Membedah Manfaat BUMDes di Bangkalan dari Berbagai Sudut Pandang”. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa malam, 28 Oktober, di King Bowl, Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, ini bertujuan memperkuat pemahaman publik tentang peran strategis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pilar ekonomi masyarakat desa.
Diskusi yang dikemas santai namun berbobot ini berlangsung interaktif dan melibatkan berbagai unsur penting lintas sektor. Hadir dalam forum tersebut perwakilan dari Inspektorat Kabupaten Bangkalan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), kalangan advokat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, aktivis HMI, GMNI, serta para jurnalis.
Sementara perwakilan dari Polres Bangkalan yang semula dijadwalkan hadir dalam pembahasan manfaat BUMDes dari sisi pencegahan dan penegakan hukum.
“Berhalangan hadir karena berbenturan dengan agenda lainnya Meskipun demikian, diskusi tetap berlangsung dengan lancar dan menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, ” Ujarnya
Supriadi, M.I.Kom, jurnalis senior Kabupaten Bangkalan, tampil sebagai narasumber utama dengan materi bertema “Mengulas dari Sisi Media: Transparansi, Opini Publik, dan Peran Kontrol Sosial dalam Pengelolaan BUMDes
“Menegaskan pentingnya kolaborasi antara media, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan pengelolaan BUMDes berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan warga desa, ” Jelasnya
Menurut Supriadi, media memiliki peran vital sebagai jembatan informasi dan kontrol sosial. Melalui pemberitaan yang berimbang dan edukatif, publik dapat memahami arah kebijakan dan mengawal praktik pengelolaan BUMDes agar tidak melenceng dari tujuan.
Ketua PEJALAN, Syaiful Anam, S.Pd, menyampaikan bahwa forum semacam ini menjadi ruang strategis untuk bertukar gagasan lintas sektor, terutama dalam memperkuat sinergi pengawasan publik.
“Keterlibatan banyak unsur, mulai dari jurnalis, akademisi, LSM, hingga pemerintah menunjukkan bahwa transparansi BUMDes adalah tanggung jawab bersama,” ungkap Anam.
Diskusi publik tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, antara lain peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes, optimalisasi peran media dalam kontrol sosial, serta penguatan partisipasi masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengawasan, “Tutupnya
