SILIMANGUN, JADIKABAR.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Kamis (5/2/2026).
Bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Simalungun, Pamatang Raya, Sumatera Utara.
Forum ini menghadirkan berbagai unsur pemangku kepentingan dengan tujuan menyepakati sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, mewakili Bupati Simalungun.
Turut mendampingi unsur Forkopimda, Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan Debora DPI Hutasoit, serta Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi dan Umum Ronald Siharmada Banjarnahor.
Peserta forum terdiri atas pimpinan perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Simalungun yang mengikuti secara daring melalui zoom meeting, Direktur PDAM, Direktur RSUD, pimpinan instansi vertikal, perwakilan perbankan, tokoh masyarakat, Ketua DPC APDESI Simalungun Binson Damanik, serta undangan lainnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapperida Kabupaten Simalungun, Alpian Denri Saragih, dalam laporannya menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk menyepakati sasaran dan prioritas pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Pemkab Simalungun.
Selain itu, forum juga dimaksudkan untuk menyinkronkan penyusunan program prioritas perangkat daerah dengan prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, serta prioritas provinsi dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025–2029.
“Forum ini juga bertujuan untuk menghimpun masukan dan saran guna penyempurnaan Ranwal RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2027,” ujar Denri.
Dalam sambutan Bupati Simalungun yang dibacakan oleh Sekda, disampaikan bahwa konsultasi publik merupakan bagian penting dalam proses penyusunan RKPD. Oleh karena itu, dibutuhkan saran dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan agar program pembangunan tahun 2027 dapat tepat sasaran, efektif, dan efisien dalam mencapai target indikator pembangunan.
Pada perencanaan Tahun 2027, prioritas pembangunan dan kebijakan program akan diselaraskan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi, dengan fokus utama pada pemulihan ekonomi daerah. Setiap perumusan program dan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan daya saing perekonomian daerah serta mengembangkan potensi unggulan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut sejalan dengan visi RPJMD Kabupaten Simalungun 2025–2029, yakni “Bersama Semangat Baru Simalungun Menuju Simalungun Maju”, yang selanjutnya akan dijabarkan ke dalam RKPD Tahun 2027 sesuai dengan penetapan APBD Tahun 2027.
“Ini menjadi fokus dan tanggung jawab kita bersama dalam pelaksanaannya, agar capaian kinerja pembangunan dapat terpenuhi secara optimal,” kata Sekda.
Sekda juga memaparkan sejumlah capaian Kabupaten Simalungun dalam satu tahun terakhir, di antaranya penghargaan Pahlawan Nasional Tuan Rondahaim Saragih, penghargaan Stand Terbaik pada Otonomi Expo, predikat TP2DD Kabupaten Terbaik ke-3 se-Sumatera, apresiasi Toba Caldera UNESCO Global, Paritrana Awards untuk perlindungan pekerja rentan, Informatif Award dalam keterbukaan informasi publik, serta capaian Universal Health Coverage (UHC) kategori Madya tingkat nasional.
Lebih lanjut, Sekda menjelaskan sejumlah tahapan dan fokus pembangunan yang akan dirumuskan dalam RKPD Tahun 2027, antara lain pengembangan sistem manajemen kinerja pembangunan yang akuntabel, transparan, dan berbasis hasil; penguatan akses masyarakat terhadap sumber pembiayaan usaha melalui sinergi dengan lembaga keuangan daerah, koperasi, dan perbankan; pengembangan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang inklusif, termasuk puskesmas keliling; serta pembangunan infrastruktur dasar berbasis lingkungan yang terintegrasi antarwilayah dengan prioritas kawasan strategis dan tertinggal.
“Kami berharap keseriusan dan peran aktif seluruh perangkat daerah. Saya juga mengimbau agar kita semua senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan berupaya berbuat yang terbaik untuk Kabupaten Simalungun,” tegas Sekda.
Forum Konsultasi Publik ini menghadirkan tiga narasumber. Ihsan Azhari dari Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara memaparkan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang akan dikolaborasikan dengan kebijakan Kabupaten Simalungun.
Selanjutnya, Rahmat Hidayat dari BPS Kabupaten Simalungun menyampaikan paparan indikator makro daerah, meliputi data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Sementara itu, Plt Kepala Bapperida Alpian Denri Saragih menjelaskan tahapan penyusunan RKPD Tahun 2027 yang meliputi tahap persiapan, penyusunan Ranwal, rancangan, Musrenbang RKPD, rancangan akhir, hingga penetapan.
“Tujuan pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional,” pungkas Denri. (Red)
