Surabaya, JADIKABAR.COM – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur kembali merilis laporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional hingga 31 Maret 2025 melalui kegiatan Pleno dan Konferensi Pers APBN KiTa di Aula Majapahit GKN I, Surabaya, Selasa (30/4/2025). Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna, yang juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Jawa Timur, serta Plh. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jatim, Agung Yulianto.

Konferensi pers juga diikuti pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan di Jawa Timur secara daring melalui platform Microsoft Teams. Hadir pula sejumlah media lokal untuk meliput perkembangan penting ini.

Capaian APBN Q1: Stabil Meski Tantangan Global Meningkat
Dudung Rudi Hendratna menyampaikan bahwa realisasi pendapatan negara di Jawa Timur hingga akhir Maret 2025 telah mencapai Rp57,68 triliun atau 20,41 persen dari target tahunan sebesar Rp282,65 triliun. Sementara itu, belanja negara yang sudah terserap sebesar Rp27 triliun, atau 21,51 persen dari total pagu.

Menurut Dudung, pencapaian ini merupakan bukti bahwa APBN tetap menjalankan fungsinya sebagai shock absorber di tengah gejolak ekonomi global yang dipicu oleh perang dagang, lonjakan harga komoditas, serta dampak ketegangan geopolitik di Eropa dan Timur Tengah.

“APBN hadir menjaga daya tahan ekonomi regional. Pendapatan dan belanja tetap tumbuh, meski ketidakpastian global meningkat,” ujarnya.

Secara rinci, penerimaan perpajakan menyumbang Rp56,31 triliun atau 20,31% dari target. Di dalamnya, pajak dari sektor industri pengolahan berkontribusi paling besar, mencapai Rp12,08 triliun, mencerminkan kekuatan manufaktur Jawa Timur sebagai jantung ekonomi nasional.

Bea dan Cukai turut memberi kontribusi signifikan, yakni Rp34,69 triliun (23,31%). Pendapatan cukai mendominasi dengan nilai Rp33,09 triliun, sebagian besar berasal dari cukai hasil tembakau, sejalan dengan posisi Jatim sebagai pusat industri rokok nasional.

Adapun PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) telah terealisasi Rp2,04 triliun (38,20%), berasal dari berbagai sektor layanan publik seperti pendidikan, kepelabuhanan, pertanahan, dan pelayanan rumah sakit.

Dalam aspek belanja negara, realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat Rp7,95 triliun. Terdiri dari: Belanja Pegawai: Rp6,21 triliun. Belanja Barang: Rp1,39 triliun, antara lain untuk pendidikan madrasah, layanan haji, keamanan, dan proyek infrastruktur. Belanja Modal: Rp288,22 miliar, termasuk modernisasi sarana pendidikan, pengadaan sarpras, serta proyek konektivitas jalan, bendungan, dan pelabuhan. Belanja Bantuan Sosial: Rp54,66 miliar, mayoritas dialokasikan untuk pendidikan dasar hingga tinggi.

Transfer ke Daerah (TKD): Dorong Pemerataan Layanan Publik
APBN juga mendukung APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD), yang telah tersalurkan Rp19 triliun atau 22,82% dari target. Rincian TKD per Maret 2025 meliputi: DAU: Rp9,39 triliun. DBH: Rp1,95 triliun. DAK Non Fisik: Rp4,27 triliun (mayoritas untuk Dana BOS). Dana Desa: Rp3,34 triliun. Insentif Fiskal: Rp78,72 miliar

Namun, DAK Fisik belum tersalurkan karena belum terpenuhinya syarat salur dari sejumlah daerah. Selain itu, terjadi efisiensi cukup besar (Rp1,22 triliun dari pagu Rp2,1 triliun) terutama pada sektor konektivitas dan ketahanan pangan.

Inflasi Maret 2025 tercatat sebesar 0,77% (yoy), meningkat seiring lonjakan permintaan saat Ramadan dan menjelang Idulfitri. Sebelumnya, Februari dan Januari justru mengalami deflasi karena adanya diskon tarif listrik dari PLN.

Sementara itu, sektor ekspor dan impor menunjukkan geliat positif. Ekspor mencapai US$2,09 miliar, dengan 91,15% berasal dari industri pengolahan. Tujuan utama ekspor antara lain Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Sedangkan impor mencapai US$2,32 miliar, dominan untuk bahan baku/penolong dari negara seperti Tiongkok, AS, dan Jerman.

Dari sisi kesejahteraan petani dan nelayan, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Maret 2025 masing-masing berada di angka 111,61 dan 100,49, menunjukkan peningkatan daya beli kelompok tersebut.

Konferensi pers ditutup dengan ajakan kepada publik agar terus berkontribusi dalam mendukung penerimaan negara melalui kepatuhan membayar pajak, cukai, serta partisipasi aktif dalam pelaporan SPT Tahunan melalui djponline.pajak.go.id dan layanan Coretax.

“Kami harap publik bisa ikut serta menjaga keberlanjutan fiskal negara. Transparansi dan partisipasi adalah kunci keberhasilan pembangunan,” pungkas Dudung.