JAKARTA – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat untuk memperjuangkan nasib ribuan tenaga non-ASN terus dibuktikan. Bupati Pasaman Barat Yulianto kembali mendatangi kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Kunjungan ini menjadi langkah lanjutan Pemkab Pasaman Barat untuk memperoleh kejelasan dan progres konkret atas usulan pengangkatan 2.696 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Melalui sambungan telepon pada Kamis petang, Yulianto menegaskan langkah ini merupakan wujud tanggung jawab moral dan keseriusan pemerintah daerah terhadap para tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
“Ini bentuk keseriusan Pemkab Pasaman Barat memperjuangkan nasib non-ASN agar bisa diangkat menjadi PPPK,” ujarnya tegas.
Dalam pertemuan itu, Yulianto disambut oleh Person In Charge (PIC) Kemenpan RB wilayah Pasaman Barat, Fatimah. Selain menyerahkan data terbaru, Bupati juga melakukan diskusi mendalam terkait kejelasan status tenaga honorer.
“Kami menanyakan kejelasan nasib para pegawai non-ASN kami. Usulan resmi telah kami kirimkan beberapa waktu lalu, termasuk surat permohonan kepada Kemenpan RB,” lanjutnya.
Pihak Kemenpan RB menyampaikan apresiasi atas kegigihan Pemkab Pasaman Barat dalam mengawal proses tersebut. Fatimah menjelaskan, usulan Pasaman Barat telah diterima dan sedang dibahas secara internal di kementerian.
“Pihak kementerian mengapresiasi keseriusan kita. Mereka menyampaikan bahwa usulan sudah dibahas dan masih menunggu kebijakan pimpinan,” ujar Yulianto, mengutip pernyataan Fatimah.
Fatimah juga menegaskan bahwa persoalan tenaga honorer bersifat nasional, bukan hanya dialami Pasaman Barat. Banyak daerah lain di Indonesia tengah berjuang dalam proses pengajuan serupa.
“Persoalan ini bukan hanya di Pasaman Barat, tapi terjadi secara nasional,” tambahnya.
Yulianto menjelaskan, sebanyak 2.696 tenaga honorer di Pasaman Barat telah diverifikasi dalam sistem pemerintah daerah, mencakup kategori R2, R3, dan R4. Mereka tersebar di berbagai sektor penting pendidikan, kesehatan, hingga administrasi teknis dan telah berkontribusi bertahun-tahun dalam mendukung jalannya pemerintahan.
Pemkab Pasaman Barat berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan penuh, baik berupa formasi khusus maupun alokasi anggaran melalui transfer ke daerah, agar kebijakan pengangkatan PPPK tidak membebani APBD secara berlebihan.
“Kami ingin kesejahteraan mereka meningkat, tapi kami juga berharap kebijakan ini tidak memberatkan APBD. Perlu dukungan pemerintah pusat,” tegas Yulianto.
Kunjungan kali ini bukan yang pertama. Pemkab Pasaman Barat telah berulang kali melakukan koordinasi langsung ke Jakarta demi memastikan kejelasan bagi ribuan tenaga honorer.
“Kami berharap sistem pendataan ASN bisa kembali dibuka, agar pegawai non-ASN yang belum terakomodasi dapat segera didata,” tutup Yulianto.
