Bangkalan, JadiKabar.com – Sejumlah warga di Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, menyoroti proyek pembangunan di SDN Buduran Arosbaya yang berlangsung tanpa adanya papan nama informasi kegiatan. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat karena dinilai tidak transparan dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik.
Dari pantauan di lokasi pada Sabtu (8/11/2025), aktivitas pekerjaan tampak berjalan dengan melibatkan sejumlah pekerja dan material bangunan. Namun, tidak ditemukan papan proyek yang biasanya menjadi sarana utama masyarakat mengetahui sumber pendanaan, nilai anggaran, serta pelaksana kegiatan.
Warga sekitar menilai, papan nama proyek bukan hanya formalitas, melainkan bentuk keterbukaan pemerintah dalam menggunakan dana publik.
Seorang warga yang enggan disebut namanya mengatakan, proyek pembangunan sekolah seharusnya disertai informasi lengkap agar masyarakat bisa ikut mengawasi.
“Kami tidak tahu proyek ini dari mana dan siapa pelaksananya. Kalau papan proyek dipasang, kan masyarakat bisa paham dan ikut menjaga agar pelaksanaan sesuai aturan,” ujarnya kepada wartawan.
Menanggapi hal tersebut, pihak pelaksana proyek yang dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Abdussalam, menyampaikan bahwa sebenarnya papan proyek sudah disiapkan, namun belum sempat dipasang karena alasan teknis.
“Ada papan nama, sudah kami bikin. Cuma memang belum sempat dipasang karena ada alasan tertentu,” ujarnya singkat.
Meski demikian, hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai alasan keterlambatan pemasangan tersebut.
Pihak kontraktor maupun instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Bangkalan diharapkan dapat memberikan klarifikasi agar informasi publik menjadi lebih jelas.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, papan nama proyek merupakan wujud keterbukaan informasi publik (KIP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta diperjelas dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Setiap proyek pembangunan yang dibiayai oleh APBN, APBD, atau Dana Alokasi Khusus (DAK) wajib menampilkan identitas proyek berupa:
-
Nama kegiatan,
-
Nilai anggaran,
-
Nomor kontrak,
-
Jangka waktu pelaksanaan, dan
-
Nama penyedia jasa atau pelaksana.
Langkah ini penting agar masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan proyek dan ikut mencegah potensi penyimpangan.
Tanpa papan informasi, proyek kerap disebut masyarakat sebagai “proyek siluman”, karena tidak jelas sumber dan pelaksananya.
Pembangunan infrastruktur sekolah seperti SDN Buduran Arosbaya merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Bangkalan. Namun, minimnya transparansi justru bisa menimbulkan kesalahpahaman dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Kabupaten Bangkalan sendiri sedang gencar memperbaiki berbagai fasilitas pendidikan melalui dana APBD dan bantuan pemerintah pusat. Sejumlah proyek revitalisasi sekolah, ruang kelas baru, hingga perbaikan sanitasi terus dilakukan.
Karena itu, transparansi dan pengawasan publik menjadi kunci agar pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Pemerhati tata kelola pemerintahan di Madura, Syaiful Anam, menilai bahwa pengawasan publik justru membantu pemerintah bekerja lebih baik.
“Ketika masyarakat ikut mengawasi, itu bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan uang rakyat digunakan sebagaimana mestinya. Pemerintah dan kontraktor seharusnya menyambut positif pengawasan ini,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa proyek pendidikan seharusnya menjadi contoh keterbukaan informasi, karena berhubungan langsung dengan masa depan generasi muda.
