Banyuwangi, Jadikabar.com – Gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi dipadati sekitar 184 kepala desa dari berbagai wilayah pada Senin (17/11). Kedatangan mereka bertujuan meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban atas pernyataan salah satu anggota DPRD Banyuwangi, Suwito, yang sebelumnya sempat menyampaikan kepada media bahwa “sekitar 80 persen kepala desa diduga melakukan pungli bantuan sosial.”
Pernyataan tersebut disampaikan pada 11 November 2025 dan menimbulkan reaksi kuat dari para kepala desa, karena dianggap berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik serta mencederai reputasi pemerintah desa secara umum.
Bantuan sosial (bansos) merupakan program pemerintah pusat yang sangat sensitif dan selalu mendapatkan pengawasan ketat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah, aparat pengawas, serta desa sering kali menjadi sorotan terkait penyaluran bansos, sehingga setiap pernyataan publik mengenai dugaan penyimpangan harus disampaikan dengan sangat hati-hati.
Karena itu, pernyataan yang menyebut persentase besar dugaan pungli tanpa penjelasan rinci dianggap menimbulkan keresahan, sehingga para kepala desa merasa perlu untuk meminta klarifikasi langsung di forum resmi DPRD.
Di hadapan para kepala desa dan unsur DPRD, Suwito, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banyuwangi, menyampaikan permohonan maaf terbuka. Ia menegaskan bahwa pernyataan yang sebelumnya tersebar tidak memiliki maksud tertentu dan ia mencabutnya secara resmi.
“Saya atas nama pribadi menyampaikan bahwa apa yang saya katakan di media sosial itu salah,” ujar Suwito di hadapan peserta audiensi.
“Saya memohon maaf kepada seluruh Kepala Desa Banyuwangi. Tidak ada niatan apa pun dari dalam diri saya. Saya hanya ingin Banyuwangi lebih baik,” tambahnya.
Ia kembali menegaskan bahwa penyebutan angka 80 persen tidak tepat dan tidak dimaksudkan untuk menuding pihak tertentu.
“Pernyataan saya yang menyebut 80 persen kepala desa melakukan pungli bansos itu salah. Saya cabut kata-kata saya,” tegas Suwito.
Suwito juga menyampaikan harapannya agar insiden ini menjadi pembelajaran bersama untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah desa.
“Saya berharap kepala desa dan anggota DPRD Banyuwangi dapat bergandengan tangan untuk mengawal program pemerintah pusat agar sampai tepat sasaran,” katanya.
Ia juga meminta agar materi pernyataannya yang telah tersebar di media sosial dapat diturunkan guna menjaga situasi Banyuwangi tetap kondusif.
> “Mohon konten di TikTok atau media sosial lainnya dapat di-take down demi menjaga Kabupaten Banyuwangi tetap aman dan sejahtera,” imbuhnya.
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa aksi penyampaian aspirasi berjalan aman dan tertib. Para kepala desa berharap klarifikasi ini menjadi titik terang untuk menjaga keharmonisan antara pemerintah desa dan legislatif.
Mereka juga menegaskan bahwa pemerintah desa tetap berkomitmen menjalankan program bansos sesuai regulasi dan siap bekerja sama dalam pengawasan agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
