Jadikabar.com – Di suatu dini yang kelam, ketika banyak dunia masih terlelap dalam mimpi, langit Caracas ( atau Santiago de León de Caracas Ibu kota dari negara Venezuela ) yang biasanya sunyi dilukis oleh suara-suara ledakan dan dentuman senjata. Ketika fajar belum sepenuhnya menyingsing pada 3 Januari 2026, sebuah operasi militer besar oleh Amerika Serikat telah mengoyak ritme sehari-hari Venezuela: Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dikabarkan ditangkap oleh pasukan AS dan diterbangkan keluar dari negaranya.
Peristiwa ini mengguncang bukan hanya Caracas, tetapi seluruh peta geopolitik dunia. Bagaimana tidak? Dua negara besar dengan sejarah panjang konflik berujung pada eskalasi militer langsung — sebuah babak yang rasanya kita kenal dari arsip masa lalu, namun kembali menghantam zaman ini dengan cara yang tak terduga.
Untuk memahami apa yang terjadi, kita harus mundur dulu. Venezuela ( terletak di Amerika Selatan bagian utara ) bukanlah negara kecil tanpa arti. Negeri ini menyimpan salah satu cadangan minyak terbesar di dunia — hampir 300 miliar barel minyak terkonfirmasi — sebuah harta yang melampaui sekadar komoditas energi: minyak adalah darah ekonomi Venezuela dan sekaligus magnet bagi kekuatan global.
Venezuela adalah negara berkembang, memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, dan telah menjadi salah satu pengekspor minyak terkemuka di dunia. Sebelumnya, negara ini merupakan pengekspor komoditas pertanian yang kurang berkembang seperti kopi dan kakao, tetapi minyak dengan cepat mendominasi ekspor dan pendapatan pemerintah.
Hubungan antara Venezuela dan Amerika Serikat telah bergejolak sejak era Hugo Chávez. Sejak awal abad ke-21, Caracas menapaki jalan politik yang mengusung ideologi anti-imperialis dan menolak dominasi Washington. Ketegangan itu berlanjut di bawah kepemimpinan Nicolás Maduro: ekonomi Venezuela runtuh, inflasi meroket, sistem kesehatan dan pendidikan mengalami kemerosotan, dan jutaan warga mengungsi ke luar negeri. Sementara di Washington, baik pemerintahan Demokrat maupun Republik menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Caracas, menuduhnya merusak demokrasi, melanggar hak asasi manusia, serta menjadi sarang korupsi dan perdagangan narkoba.
Dalam dekade terakhir, AS secara konsisten menekan Venezuela dengan sanksi, pembatasan diplomatik, dan tindakan terhadap entitas ( sikap mandiri ) yang dianggap terkait dengan rezim Maduro. Tuduhan terhadap Maduro sebagai pemimpin narco-state — pemerintahan yang menjadi pusat jaringan narkoba internasional — semakin memperlembag justifikasi kebijakan keras Washington.
Namun, semua itu tetap berada dalam ranah tekanan ekonomi dan diplomasi — sampai akhirnya, pada awal 2026, ketegangan itu menembus batas: AS melancarkan operasi militer berskala besar, yang menurut laporan melibatkan bombardir, helikopter dan pasukan elit, dengan kode nama Operation Absolute Resolve. Sasaran utamanya: menangkap Maduro dan keluarganya.
Dalam fikiran banyak orang, perang adalah sesuatu yang jauh: berita yang dibaca, gambar yang dilihat, statistik yang dicerna. Namun pada dini hari itu, bagi rakyat Venezuela, perang menjadi suara, debu, dan ketakutan nyata.
Menurut sejumlah laporan, ada sedikitnya tujuh ledakan terdengar di Caracas dan suasana darurat diumumkan oleh pemerintah Venezuela, yang menyatakan AS melakukan agresi militer serius terhadap kedaulatan negara. Wakil Presiden Delcy Rodríguez bahkan menyatakan bahwa keberadaan Maduro dan istrinya tidak diketahui setelah serangan itu, mencerminkan kebingungan struktural yang hebat di tengah krisis.
Di pihak AS, Presiden Donald Trump — yang memerintah kala operasi itu dilancarkan — mengumumkan klaim bahwa Maduro telah ditangkap dan akan diadili di Amerika Serikat. Trump bahkan menyatakan bahwa AS akan “mengatur Venezuela sementara” sambil menunggu transisi pemerintahan baru. Dalam retorika Trump, operasi ini merupakan kemenangan melawan “rezim yang tidak sah” — sekaligus pembenaran moral dan politik terhadap suatu tindakan militer langsung.
Namun, tindakan ini langsung memantik perdebatan hukum internasional: apakah sebuah negara boleh — bahkan atas nama penegakan hukum terhadap tuduhan kriminal — menyerang dan menangkap kepala pemerintahan negara lain tanpa mandat PBB atau otorisasi internasional? Banyak ahli hukum internasional mempertanyakan legalitas tindakan tersebut. Jika hukum internasional adalah kain halus yang menahan ambruknya tatanan global, maka tindakan ini seperti merobeknya tanpa jahitan cadangan.
Peristiwa ini, jelas, bukan sekadar urusan dua negara. Dunia — yang pada abad ke-21 mengaku berada dalam era multilateralisme baru — menemukan dirinya terbelah.
Di satu sisi, ada negara yang mengecam keras. Rusia mengutuk tindakan militer AS sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional, menuduh Washington mengedepankan dominasi ideologis daripada diplomasi. Kuba, Iran, dan banyak negara Amerika Latin juga menyatakan solidaritas dengan Venezuela, menilai aksi itu sebagai bentuk neo-intervensi yang mengancam stabilitas kawasan.
Di sisi lain, beberapa suara di dunia Barat menyambut runtuhnya rezim Maduro, menggambarkannya sebagai peluang bagi demokrasi dan reformasi di Venezuela. Bahkan beberapa tokoh politik oposisi Venezuela sendiri di luar negeri menyambut soal ini sebagai “awal kebebasan baru” bagi tanah air mereka yang telah tertatih selama bertahun-tahun.
Parlemen-parlemen dan forum internasional tengah bergolak dengan perdebatan tentang legitimasi intervensi ini. PBB diperkirakan akan mengadakan pertemuan darurat untuk menimbang langkah selanjutnya, sementara negara-negara ASEAN, Uni Eropa, Afrika Selatan, dan blok regional lainnya menimbang apakah menjaga netralitas atau mengambil sikap tegas terhadap apa yang terjadi di benua Amerika itu.
Namun, saat bila berbicara tentang strategi geopolitik, sanksi ekonomi, urusan hukum internasional, dan legitimasi moral — di bawah semua istilah tinggi itu terdapat manusia-manusia biasa: keluarga yang kehilangan tempat tinggalnya karena gelombang pengungsian; anak-anak yang kelaparan saat ekonomi runtuh; warga yang ketakutan mendengar suara bom di halaman rumah; eksil yang berharap suara mereka berubah menjadi masa depan.
Dalam teater konflik ini, mereka seringkali menjadi sorotan yang samar. Krisis Venezuela telah menciptakan jutaan pengungsi, sebagian besar menuju negara tetangga seperti Kolombia, Brasil dan jauh hingga ke Amerika Utara dan Eropa. Fenomena ini sendiri telah menjadi salah satu migrasi terbesar di abad ini — hasil destruksi ekonomi, politik, dan moral dalam negeri.
Ini juga pelajaran bagi kita semua yang memperhatikan dunia: konflik tidak berhenti pada angka statistik, tapi terus berdenyut dalam kehidupan manusia yang sehari-hari harus mencari makan, aman, rumah, dan masa depan.
Kita hidup pada saat yang paradoks: dunia ini semakin terhubung, tetapi konflik dan ambisi kekuasaan tetap mampu memecahnya. Kisah Venezuela hari ini adalah kisah panjang tentang kedaulatan, dominasi, ideologi, minyak, dan hukum internasional yang terus bergeser maknanya.
Apakah tindakan AS akan menghasilkan demokrasi yang lebih baik di Venezuela, atau justru menciptakan luka politik yang lebih dalam? Akankah dunia melihat ini sebagai preseden berbahaya bagi stabilitas nasional lain, atau justru sebagai moment transformatif? Semua ini masih menjadi tanda tanya besar.
Dalam kehidupan ini, yang paling manusiawi adalah bahwa setiap konflik, sekuat apapun narasinya, selalu merenggut kepingan-kepingan kecil dari masa depan banyak orang. Karena itu, kita boleh bersikap kritis, reflektif, dan terus mempertanyakan: Siapa yang benar-benar diuntungkan? Dan siapa yang benar-benar menderita?
Akhirnya, sejarah tidak hanya dibentuk oleh negara-negara kuat dan strategi geopolitik; sejarah dibentuk oleh cara kita memaknai nilai kemanusiaan dalam setiap keputusan yang diambil oleh mereka yang memegang kuasa.
Horas Hubanta Haganupan.
Horas …Horas … Horas
Penulis : Aswan Nasution
