PUJON, JADIKABAR.COM – Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib menyambut langsung kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di kawasan Program UPLAND (The Development of Integrated Farming System in Upland Areas) di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, pada Senin (21/7).
Kunjungan ini dipimpin oleh Dr. H. Azikin Solthan, M.Si., bersama sejumlah anggota Komisi IV lainnya, di antaranya Ir. Dwita Ria Gunadi, I.N Adi Wiryatama, Eko Wahyudi, H. Johan Rosihan, S.T., dan Bambang Purwanto, S.ST., M.H. Mereka juga didampingi jajaran dari Kementerian Pertanian.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati yang akrab disapa Bu Nyai Lathifah itu menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menilai kehadiran Komisi IV DPR RI merupakan bentuk nyata perhatian dan dukungan kepada Kabupaten Malang dalam pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanian.
“Kunjungan ini sangat penting bagi kami untuk menerima arahan dan dukungan langsung dari pusat, sekaligus menyampaikan berbagai capaian serta tantangan pelaksanaan Program UPLAND di lapangan,” ujarnya.
Program UPLAND merupakan proyek pengembangan usaha agribisnis di daerah dataran tinggi yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, serta kemandirian kelembagaan tani. Di Kabupaten Malang, program ini telah berjalan selama lima tahun dan dilaksanakan di lima desa pada dua kecamatan, yaitu:
-
Desa Pujon Kidul, Ngabab, dan Tawangsari di Kecamatan Pujon
-
Desa Purworejo dan Banjarejo di Kecamatan Ngantang
Komoditas unggulan yang dikembangkan dalam program ini adalah bawang merah varietas Batu Ijo, yang terbukti memberikan hasil panen tinggi dengan pendapatan petani mencapai Rp230–276 juta per hektar.
Pada kesempatan itu, Wabup Malang juga memaparkan sejumlah capaian fisik dan keuangan program UPLAND, antara lain:
-
Realisasi nilai proyek sebesar Rp57,18 miliar
-
Reimbursement hingga Juni 2025 mencapai Rp39,07 miliar (68%)
-
Pembangunan infrastruktur berupa embung, jalan usaha tani, dan irigasi perpipaan
-
Pengadaan alat mesin pertanian pra-panen hingga pasca-panen
-
Fasilitasi gudang penyimpanan, alat transportasi, dan sarana produksi pertanian (saprodi)
Penerima manfaat dari program ini juga cukup besar, mencakup:
-
5 Gapoktan, 22 Poktan, dan 3 Kelompok Wanita Tani (KWT)
-
1.254 Rumah Tangga
-
1.122 Anggota kelompok tani
-
2.845 penerima manfaat tidak langsung (wanita tani, pemuda tani, dan masyarakat sekitar)
Lebih lanjut, Bu Nyai menekankan bahwa keberhasilan program UPLAND tak lepas dari sinergi lintas sektor, baik dari DPR RI, kementerian, pemerintah provinsi, hingga para petani dan masyarakat lokal.
“Kami berharap kunjungan Komisi IV DPR RI ini menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat pelaksanaan program UPLAND di masa mendatang,” tambahnya.
Komisi IV DPR RI sendiri menilai bahwa model pengembangan kawasan UPLAND di Kabupaten Malang bisa dijadikan contoh praktik baik (best practice) nasional, terutama dalam hal efisiensi anggaran, keberlanjutan hasil pertanian, dan pelibatan aktif kelembagaan petani.
Dengan kunjungan ini, diharapkan program UPLAND terus berkelanjutan dan mampu memperkuat ketahanan pangan serta pertumbuhan ekonomi di wilayah dataran tinggi.
