Tulungagung, JadiKabar.com – Rentetan kasus keracunan massal akibat menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia memantik perhatian serius Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan.
Kasus terbaru terjadi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada pertengahan Oktober lalu. Insiden tersebut menambah panjang daftar kasus serupa yang terjadi sejak pelaksanaan program MBG diluncurkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu program prioritas nasional.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini adalah program besar yang dicanangkan Presiden Prabowo dalam rangka menghasilkan generasi emas 2045. Karena itu, harus ada pengawasan ketat. Setiap kesalahan kecil dapat menimbulkan konsekuensi besar bagi banyak orang,” tegas Jairi Irawan, Rabu (5/11/2025).
Politisi Partai Golkar yang baru saja terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Golkar Tulungagung ini mengingatkan sedikitnya empat poin penting yang wajib menjadi perhatian bagi setiap pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yakni lembaga atau dapur penyedia menu MBG.
-
Wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)
Jairi menegaskan, SLHS adalah syarat mutlak agar SPPG dinyatakan layak beroperasi sebagai operator resmi Badan Gizi Nasional (BGN).“Karena SLHS menjadi bukti bahwa pengolahan makanan memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan,” ujarnya.
-
Kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP)
Ia menilai, setiap karyawan di SPPG wajib dibekali SOP ketat mulai dari pemilihan bahan makanan, proses pengolahan, pengemasan, pengiriman, hingga sanitasi tempat.“Terjadinya keracunan di beberapa tempat menunjukkan ada bagian dari SOP yang tidak dijalankan dengan benar,” tegasnya.
-
Tanggung jawab langsung kepada Badan Gizi Nasional (BGN)
SPPG sebagai mitra pelaksana program MBG wajib mendapat persetujuan dan pengawasan dari BGN agar operasionalnya sesuai dengan standar nasional gizi dan keamanan pangan. -
Tanggung jawab penuh atas korban
Jika terjadi keracunan, pengelola atau pemilik SPPG wajib menanggung seluruh biaya perawatan korban hingga benar-benar sembuh.“Ini soal nyawa manusia. Jika ada kasus seperti ini, SPPG harus dihentikan sementara untuk evaluasi menyeluruh,” tegas Jairi.
contoh tampilan menu MBG yang sesuai SOP dan memilki kandungan gizi dan protein seimbang.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan status gizi anak-anak sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan menjadi fondasi bagi pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Namun, dalam implementasinya di sejumlah daerah, muncul berbagai kendala seperti distribusi makanan yang tidak higienis, kurangnya pengawasan dapur SPPG, hingga keterlambatan logistik. Akibatnya, terjadi beberapa kasus keracunan massal siswa sekolah di sejumlah provinsi, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.
“Kita mendukung penuh program nasional ini. Tapi jangan sampai niat baik pemerintah justru menimbulkan bahaya bagi anak-anak karena lemahnya pengawasan di lapangan,” pungkas Jairi.
