TULUNGAGUNG, JADIKABAR.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan ketegasan dalam memberantas korupsi. Jumat malam, 10 April 2026, tim KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung, Jawa Timur, dan langsung mengamankan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama sejumlah pejabat daerah. Penangkapan ini menjadi OTT ke-10 KPK sepanjang tahun 2026, menegaskan bahwa praktik korupsi di tingkat daerah masih marak dan harus diberantas tanpa kompromi.
Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan total 16 orang yang terdiri dari pejabat Pemkab Tulungagung dan pihak swasta. Mereka segera dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan bahwa Gatut Sunu Wibowo diterbangkan ke Jakarta pada Sabtu pagi, 11 April 2026, untuk pemeriksaan lanjutan. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto juga mengonfirmasi adanya OTT, meski detail kasus masih ditutup rapat.
Situasi di Tulungagung mendadak tegang. Belasan pejabat terlihat mendatangi Mapolres Tulungagung untuk menjalani pemeriksaan awal. Mobil penyidik KPK keluar masuk membawa dokumen dan sejumlah orang yang diduga terkait kasus tersebut. Publik Tulungagung pun heboh, karena kasus ini menyentuh pucuk pimpinan daerah.
Penangkapan ini menjadi peringatan keras bagi pejabat daerah lain. Sepanjang tahun 2026, KPK sudah melakukan 10 OTT, sebagian besar menyasar pejabat daerah. Fakta ini menunjukkan bahwa meski pengawasan ketat dilakukan, masih banyak celah yang dimanfaatkan untuk menyalahgunakan wewenang. OTT di Tulungagung menegaskan bahwa KPK tidak akan ragu menindak siapa pun yang terbukti bermain dengan korupsi.
Masyarakat Tulungagung bereaksi keras. Sebagian menyesalkan tindakan yang mencoreng nama daerah, sementara yang lain mendukung langkah KPK sebagai upaya membersihkan praktik korupsi. Harapan publik jelas: penegakan hukum harus transparan, tegas, dan berlanjut hingga proses pengadilan yang adil.
Kasus ini menjadi ujian besar bagi pemerintahan daerah. Tulungagung, yang dikenal sebagai kabupaten dengan potensi besar di Jawa Timur, kini harus menghadapi sorotan publik akibat kasus korupsi yang melibatkan bupatinya. Publik menunggu langkah KPK dalam mengungkap detail perkara, termasuk pihak lain yang terlibat dan modus dugaan korupsi yang dijalankan.
Dengan penangkapan ini, KPK kembali menegaskan komitmennya tidak ada ruang bagi korupsi di pemerintahan. OTT di Tulungagung bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga pesan tegas bahwa integritas adalah harga mati. Momentum ini diharapkan menjadi titik balik bagi pemerintahan daerah untuk lebih bersih, transparan, dan berani menolak segala bentuk praktik korupsi.
