MALANG, JADIKABAR – Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang menyelenggarakan Diskusi Pancasila #2 bertajuk Analisis Kritis Pancasila dan Politik Kesejahteraan: MBG dan KDMP pada Kamis, 23 April 2026, di UPT Laboratorium Pancasila, Gedung B31 Universitas Negeri Malang. Kegiatan ini menghadirkan Dr. H. Subagyo, S.E., S.H., M.M. dan Dr. Willy Tri Hardianto, S.Sos., M.M., M.AP sebagai narasumber dengan Asyrofi (UM) sebagai moderator.
Diskusi ini menjadi ruang refleksi akademik untuk membedah implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam kerangka nilai-nilai Pancasila dan politik kesejahteraan. Forum berlangsung interaktif dengan pembahasan yang menekankan evaluasi kritis terhadap realitas kebijakan di lapangan.
Dalam pemaparan keynote, Dr. H. Subagyo menyoroti bahwa program MBG dan KDMP secara eksistensi memang hadir sebagai kebijakan negara, namun secara esensial belum sepenuhnya terwujud. Menurutnya, keberadaan program secara administratif belum otomatis menunjukkan substansi kesejahteraan benar-benar dirasakan masyarakat.
Dr. Subagyo menjelaskan bahwa persoalan utama terletak pada kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi. Program yang seharusnya berorientasi pada keadilan sosial masih menghadapi tantangan struktural, mulai dari tata kelola, distribusi manfaat, hingga partisipasi masyarakat yang belum optimal.
Sementara itu, Dr. Willy Tri Hardianto menghadirkan refleksi empiris dari lingkungan sekitarnya terkait implementasi MBG. Ia menceritakan adanya keberatan ketika dimintai uang kebersihan yang dikaitkan dengan pelaksanaan program, bahkan memunculkan sikap acuh tak acuh dari sebagian pihak terhadap persoalan tersebut.
Dalam kisah yang disampaikan, Dr. Willy juga mengungkap bahwa persoalan tersebut berkembang hingga dirinya dipanggil oleh pihak tentara untuk penyelesaian masalah. Pengalaman itu digunakan sebagai contoh bahwa kebijakan publik tidak hanya diuji dalam konsep, tetapi juga dalam dinamika sosial dan relasi kuasa di tingkat akar rumput.
Diskusi berkembang pada kritik bahwa program kesejahteraan memerlukan pengawasan partisipatif dan penguatan nilai Pancasila agar tidak berhenti pada simbol maupun agenda populistik. Peserta menyoroti pentingnya memastikan program negara benar-benar menghadirkan kemaslahatan publik, bukan sekadar memenuhi target formal.
Moderator Asyrofi mengarahkan diskusi pada pentingnya membaca MBG dan KDMP bukan hanya sebagai kebijakan ekonomi, tetapi sebagai instrumen politik kesejahteraan yang harus diuji melalui prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, dan gotong royong. Perspektif ini memperkuat posisi forum sebagai ruang akademik yang kritis sekaligus solutif.
Melalui Diskusi Pancasila #2, UPT Laboratorium Pancasila menegaskan komitmennya menghadirkan forum intelektual yang mendorong pembacaan kritis terhadap kebijakan publik. Kegiatan ini diharapkan menjadi kontribusi akademik dalam mengawal implementasi program kesejahteraan agar sejalan dengan nilai dasar Pancasila secara eksistensial maupun esensial.
