SUNGAI PENUH, JADIKABAR.COM – Wali Kota Sungai Penuh Alfin, SH diwakili oleh Asisten II bersama Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menggelar Kick Off Meeting sekaligus ekspose permohonan pendampingan hukum dalam pengendalian inflasi daerah, Kamis (30/4), di Aula Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.
Pengendalian inflasi ke depan meliputi pemantauan kestabilan harga dan stok pangan secara harian, pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan menjelang Hari Raya Iduladha, inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Tanjung Bajure, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, serta dukungan terhadap peningkatan produksi bahan pangan seperti beras, jagung, dan komoditas lainnya.
Dalam sambutannya, Asisten II Nasran menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat.
“Inflasi bukan sekadar angka statistik, tetapi memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama terkait harga bahan pokok dan keberlanjutan pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan setiap langkah pengendalian inflasi berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap upaya pengendalian inflasi daerah dapat berjalan lebih efektif dengan dukungan pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri, sehingga stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.(Pai)
