Jakarta, JADIKABAR.COM – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam memperkuat transparansi serta akuntabilitas pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Pramono saat menjadi narasumber dalam Forum Nasional Pembentukan Karakter Inti Pengawasan BPKP 2025, yang digelar di Kantor BPKP, Jakarta Timur, pada Rabu (22/10/2025).
“Saya merasa terhormat diundang oleh BPKP menjadi pembicara dalam forum yang dihadiri anak-anak muda calon pemimpin BPKP ke depan. Kami membahas bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan BPKP untuk memperkuat tata kelola pemerintahan,” ujar Pramono.
Gubernur menjelaskan bahwa transparansi dan kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah, terutama dalam memastikan penggunaan anggaran publik berjalan efektif dan efisien.
“Saya meminta BPKP, termasuk aparat penegak hukum, untuk terlibat di semua tingkatan penggunaan anggaran daerah. Transparansi adalah kata kunci dalam membangun Jakarta. Mudah-mudahan kerja sama ini membawa kebaikan bagi Pemprov DKI Jakarta,” tegasnya.
Dalam sesi bertajuk “Membangun Kolaborasi Mewujudkan Pembangunan Perkotaan yang Berkelanjutan,” Gubernur Pramono menggarisbawahi pentingnya collaborative governance antara pemerintah daerah, BUMD, lembaga pengawas, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai mampu membangun sistem pengawasan yang saling menguatkan dan mendorong kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Collaborative governance dapat diupayakan secara strategis dengan membangun sistem pengawasan yang saling menguatkan, mendorong transparansi keuangan daerah, dan memastikan kebijakan publik berpihak pada kesejahteraan warga, bukan kepentingan kelompok,” jelasnya.
Selain aspek tata kelola, Gubernur Pramono juga menekankan pentingnya pembangunan Jakarta sebagai kota global yang berbudaya dan inklusif. Ia menilai bahwa kemajuan teknologi dan ekonomi harus diiringi dengan pelestarian nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.
“Di tengah gempuran modernitas, kami berupaya membangun masyarakat yang meneladani nilai-nilai budaya. Ini penting agar Jakarta menjadi contoh kota global yang maju tanpa kehilangan identitasnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Pramono memberikan apresiasi kepada jajaran BPKP atas kontribusinya dalam pengawasan berbasis data terhadap proyek strategis nasional yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Dukungan BPKP sebagai mitra strategis sangat diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas pembangunan Kota Jakarta. Dengan review tata kelola, audit investigatif, dan evaluasi kinerja, akan tercipta efisiensi dan transparansi dalam setiap kebijakan,” katanya.
Forum ini diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkokoh posisi Jakarta sebagai kota global yang berkarakter dan berkeadaban.
