Gresik, JADIKABAR.COM – Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, kinerja pendapatan daerah Kabupaten Gresik menunjukkan tren positif. Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) bertajuk “Evaluasi Pendapatan Tahun 2025 dan Persiapan Target Pendapatan Tahun 2026” yang digelar Jumat (26/9).
Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menegaskan bahwa pendapatan daerah merupakan pondasi utama pembangunan. Menurutnya, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga layanan publik hanya bisa berjalan optimal jika ditopang pendapatan yang terkendali.
“Hanya tiga pos yang diperkirakan belum maksimal, yakni Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), pajak hotel, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Karena itu strategi pengelolaan harus tepat, gunakan gas dan rem secara seimbang. Tahun 2026 harus menjadi pijakan yang lebih solid bagi BPPKAD dalam mendukung keberlanjutan APBD Gresik,” ujar Wabup Alif.
Ia juga menekankan bahwa capaian pendapatan bukan sekadar angka, melainkan wujud keseriusan pemerintah dalam memenuhi amanah masyarakat.
“Pendapatan yang optimal berarti pelayanan publik yang lebih baik, itu komitmen yang harus kita jaga,” tambahnya.
Kepala BPPKAD Gresik, Andhy Hendro Wijaya, memaparkan bahwa capaian sementara pendapatan daerah telah mencapai Rp796,86 miliar atau 72,56% dari target P-APBD sebesar Rp1,098 triliun.
“Kami optimistis rata-rata capaian bisa menembus 95% di penghujung tahun 2025,” tegas Andhy.
Sejumlah pos pajak daerah yang dicatat hingga 26 September 2025 menunjukkan perkembangan positif:
-
BPHTB: 62,97% (ditargetkan minimal 92%).
-
PBJT Makanan & Minuman: 82,8% (optimistis 115%).
-
PBJT Tenaga Listrik: 72,8% (ditargetkan 98%).
-
PBJT Hotel: 55,6% (ditargetkan 70%).
-
PBJT Hiburan: 85% (ditargetkan 105%).
-
PBB, PKB, BBNKB, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, PBJT Parkir: rata-rata 74% (ditargetkan 100%).
-
MBLB: ditargetkan bisa mencapai 72%.
Andhy menjelaskan, strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah terus diperkuat melalui digitalisasi layanan, kerja sama lintas perangkat daerah, serta sinergi dengan pihak swasta.
“Kami tidak hanya fokus mengejar target, tapi juga memperbaiki sistem agar lebih transparan, akuntabel, dan ramah bagi wajib pajak. Inovasi dan terobosan akan terus dikembangkan guna menghadapi tantangan fiskal tahun 2026,” ungkapnya.
Dengan capaian ini, Pemkab Gresik optimistis bisa menjaga keberlanjutan fiskal daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.
