JAKARTA, JADIKABAR.COM – Tindak pidana korupsi di Indonesia menempati posisi istimewa dalam sistem hukum. Berbeda dengan tindak pidana umum yang memiliki masa daluwarsa, kasus korupsi dapat ditindak kapan saja tanpa batas waktu. Hal ini ditegaskan dalam berbagai regulasi dan putusan hukum yang menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime).
Korupsi di Indonesia bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan ancaman serius terhadap keberlangsungan negara. Sejak masa Orde Lama hingga Reformasi, praktik korupsi kerap mengakar di berbagai sektor. Bahkan, Transparency International menempatkan Indonesia dalam posisi yang sering dikritik terkait indeks persepsi korupsi.
Sejarah panjang ini membuat pemerintah dan lembaga penegak hukum menyadari perlunya mekanisme khusus untuk memberantas korupsi. Karena kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan publik, merusak kepercayaan masyarakat, dan menghambat pembangunan, maka korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.
Dalam hukum pidana umum, daluwarsa merupakan batas waktu bagi negara untuk menuntut seseorang atas tindak pidana. Pasal 78 KUHP mengatur bahwa tindak pidana dengan ancaman hukuman ringan hanya bisa dituntut dalam kurun 6 tahun, sedangkan pidana berat hingga 18 tahun. Setelah lewat jangka waktu itu, negara tidak bisa lagi menuntut.
Namun, prinsip ini tidak berlaku pada tindak pidana tertentu yang dianggap membahayakan kepentingan besar bangsa. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi.
Payung hukum utama yang menegaskan hal ini adalah:
-
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU ini memberikan kewenangan luas bagi aparat penegak hukum dalam memburu pelaku korupsi, tanpa menyebut adanya daluwarsa. -
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 26/PUU-XIX/2021.
MK secara tegas menyatakan bahwa ketentuan daluwarsa dalam Pasal 78 KUHP tidak berlaku untuk kasus korupsi. MK menilai, jika korupsi dibatasi waktu, maka banyak kasus besar yang akan lolos dari jerat hukum. -
Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) 2003, diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006.
Konvensi ini merekomendasikan negara-negara anggota untuk memperpanjang atau menghapuskan daluwarsa dalam perkara korupsi, demi efektivitas pemberantasan.
Ada beberapa alasan mengapa kasus korupsi di Indonesia tidak mengenal batas waktu:
-
Kerugian Negara yang Besar. Kasus korupsi bisa melibatkan triliunan rupiah, sehingga negara wajib mengejar pemulihan kerugian.
-
Jaringan Kejahatan yang Kompleks. Banyak kasus melibatkan pejabat, pengusaha, hingga lintas negara. Proses pengungkapan sering memakan waktu panjang.
-
Efek Jera dan Keadilan. Tanpa daluwarsa, pelaku tidak bisa merasa aman meski bersembunyi puluhan tahun.
-
Komitmen Internasional. Sebagai negara yang meratifikasi UNCAC, Indonesia berkewajiban menegakkan hukum tanpa batas waktu untuk kasus korupsi.
Praktik ini terlihat dalam beberapa kasus besar. Misalnya, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang baru diselesaikan puluhan tahun setelah krisis moneter 1998. Begitu pula kasus korupsi pengadaan barang dan aset negara yang baru terungkap bertahun-tahun setelah peristiwa terjadi.
Hal ini menunjukkan bahwa walaupun peristiwa sudah lama, penegak hukum tetap bisa melakukan penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi terhadap para pelaku.
Penindakan kasus korupsi tanpa daluwarsa melibatkan sejumlah lembaga:
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fokus pada kasus besar, pejabat tinggi, dan perkara strategis.
-
Kejaksaan RI. Memiliki kewenangan luas menindak kasus korupsi di daerah maupun pusat.
-
Kepolisian RI. Menangani perkara korupsi pada lingkup tertentu, terutama sebelum dilimpahkan ke kejaksaan.
-
BPK dan BPKP. Memberikan audit kerugian negara untuk memperkuat bukti hukum.
Masyarakat juga berperan penting dalam melaporkan dugaan korupsi melalui kanal resmi.
Dengan tidak adanya daluwarsa, setiap pejabat atau pihak yang terlibat korupsi tidak bisa merasa aman hanya karena waktu. Prinsip ini diharapkan mampu memperkuat efek jera, meningkatkan transparansi, serta mengembalikan kerugian negara.
Bagi masyarakat, ketentuan ini juga meningkatkan kepercayaan bahwa hukum berlaku adil dan tidak pandang bulu, meskipun perkara lama.
Korupsi merupakan musuh bersama bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, negara menetapkan aturan khusus bahwa tindak pidana korupsi tidak mengenal masa daluwarsa. Dengan demikian, kasus korupsi dapat dibuka kembali, diusut, dan diadili kapan saja, meski sudah puluhan tahun berlalu.
Prinsip ini sekaligus menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah komitmen jangka panjang demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
