Jakarta, JADIKABAR.COM – Selama puluhan tahun, kemiskinan menjadi tantangan besar bangsa Indonesia. Meskipun berbagai program bantuan sosial telah digulirkan, transmisi kemiskinan dari orang tua ke anak masih terus terjadi. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung mewarisi keterbatasan, baik dalam akses pendidikan, kesehatan, maupun kesempatan hidup yang lebih baik. Inilah yang ingin diputus oleh pemerintah melalui Program Sekolah Rakyat—sebuah terobosan pendidikan berasrama yang kini mulai diwujudkan di berbagai penjuru Indonesia.
Sekolah Rakyat (SR) merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto, yang dalam Sidang Kabinet Paripurna, Jumat (21/3/2025), menekankan bahwa pembangunan 200 sekolah berasrama harus dimulai tahun ini. Dengan kapasitas seribu siswa per sekolah, program ini secara langsung menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Anak orang kurang mampu tidak boleh miskin. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kita harus berdayakan,” tegas Presiden Prabowo dalam rapat tersebut.
Langkah besar ini kemudian direspons cepat oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang menggandeng lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan teknisnya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan bahwa hingga pertengahan 2025, sudah ada 65 titik Sekolah Rakyat siap beroperasi—naik dari sebelumnya 53 titik.
“Program ini bukan hanya soal membangun sekolah, tapi membangun masa depan generasi miskin agar bisa keluar dari lingkaran ketertinggalan,” ujar Gus Ipul, Senin (12/5/2025).
Setiap titik Sekolah Rakyat akan melayani hingga 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK. Artinya, dalam satu tahun ajaran, akan ada hingga 100.000 anak dari kelompok miskin yang dapat mengakses pendidikan, karakter, serta keterampilan secara gratis. Seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung negara: seragam, makan, tempat tinggal (asrama), hingga pelatihan keterampilan.
“Ini bukan pendidikan biasa. Di Sekolah Rakyat, ada pendidikan karakter, nasionalisme, keagamaan, sosial, hingga pelatihan vokasional. Anak-anak ini akan menjadi pemimpin dan pelaku ekonomi di masa depan,” jelas Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, Kamis (29/5/2025).
Selain mendidik anak-anak, Kemensos juga memastikan pemberdayaan keluarga tetap berjalan melalui program seperti PKH, ATENSI, dan program pemberdayaan usaha. Ini agar lingkungan tempat siswa kembali setelah lulus juga mengalami transformasi.
Wamensos Agus Jabo menyampaikan bahwa pendekatan Kemensos sekarang bukan lagi bantuan sosial pasif, tapi intervensi aktif dan strategis. “Kami ubah bantuannya menjadi bentuk pemberdayaan,” ujarnya dalam kunjungan ke Subang (24/5/2025).
Program Sekolah Rakyat juga mendapat dukungan kuat dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyebut koordinasi dengan Pemda adalah kunci. Hingga kini, sudah ada 351 usulan lokasi dari 298 kabupaten/kota di 24 provinsi.
“Kami akan bantu percepat perizinan, lahan, dan dukungan regulasi. Kalau perlu Perda, kami bantu drafnya,” kata Tito (20/5/2025).
Lokasi yang dipilih akan dicek ketat, mulai dari legalitas lahan, ketersediaan air dan listrik, akses jalan, hingga kesiapan bangunan. Bahkan, Kementerian PUPR turut melakukan uji kelayakan untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan siswa nantinya.
Sementara itu, di lapangan, survei lokasi, pemetaan calon guru dan kepala sekolah, serta seleksi siswa sudah mulai berjalan. Salah satunya di Bandarlampung, sebagai bagian dari gelombang pertama pembukaan sekolah rakyat pada Juli 2025, bersamaan dengan tahun ajaran baru.
