MAGELANG, JadiKabar. Com– Tangis pilu guru honorer pecah di hadapan anggota DPR RI. Kebijakan pengalihan hampir sepertiga anggaran pendidikan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan tajam, di tengah masih rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik yang hanya menerima upah ratusan ribu rupiah per bulan.
Suasana haru mewarnai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan DPR RI di Jakarta, Senin (2/2/2026). Seorang guru honorer, Indah Permata Sari, tak kuasa menahan air mata saat menceritakan realitas hidupnya di hadapan para wakil rakyat.
Indah, guru sekolah dasar negeri di Cibitung, Kabupaten Bekasi—sekitar 50 kilometer dari Jakarta—mengungkapkan bahwa hingga kini penghasilannya masih jauh di bawah standar upah minimum.
“Saya pulang mengajar masih harus lanjut kerja. Saya antar-jemput laundry, Pak,” ujar Indah dengan suara bergetar.
PGRI menegaskan bahwa kondisi yang dialami Indah bukanlah kasus tunggal. Berdasarkan data Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), terdapat sekitar 700 ribu guru honorer atau guru tidak tetap di Indonesia yang menghadapi persoalan serupa.
Hasil Survei IDEAS bersama GREAT Edunesia tahun 2025 mencatat, sebanyak 74 persen guru honorer menerima gaji di bawah Rp2 juta per bulan, bahkan sebagian hanya memperoleh penghasilan kurang dari Rp500 ribu.
Ironisnya, persoalan kesejahteraan tak hanya dialami guru honorer. Dalam forum yang sama, PGRI juga mengungkap masih adanya guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menerima gaji sangat rendah.
“Di Dompu, Nusa Tenggara Barat, kami menemukan guru PPPK yang hanya menerima Rp139 ribu,” ungkap perwakilan PGRI di hadapan DPR.
Di tengah belum tuntasnya persoalan kesejahteraan guru, pemerintah pada tahun anggaran 2026 justru mengalokasikan dana besar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari total anggaran pendidikan sebesar Rp769,1 triliun, hampir sepertiganya dialihkan untuk membiayai program tersebut.
Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana utama program unggulan Presiden Prabowo Subianto memperoleh anggaran Rp335 triliun, melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp71 triliun. Dari total anggaran MBG tersebut, 67 persen bersumber dari anggaran pendidikan, sementara sisanya berasal dari anggaran kesehatan, fungsi ekonomi, dan dana cadangan.
Dalam policy brief yang dirilis Januari 2026, IDEAS menilai alokasi dana MBG berpotensi mengorbankan kebutuhan fundamental sektor pendidikan. Menurut perhitungan IDEAS, anggaran tersebut sejatinya cukup untuk menyediakan pendidikan dasar gratis bagi seluruh anak Indonesia, memberikan beasiswa kepada hampir 3 juta mahasiswa dari keluarga miskin, serta menaikkan gaji 2,1 juta guru honorer hingga setara Upah Minimum Provinsi (UMP).
“Dengan alokasi anggaran Rp156,6 triliun saja, kita bisa memastikan setiap anak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Bukan sekadar menerima sepiring makanan yang manfaatnya hilang dalam hitungan jam,” ujar Peneliti IDEAS,
