BANGKALAN, JADIKABAR.COM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bangkalan menggelar peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 pada Kamis (13/2/2026). Kegiatan ini berlangsung di Teras Pena, Jalan Soekarno Hatta, Bangkalan, dengan dihadiri insan pers dan unsur pemerintah daerah.
Ketua PWI Bangkalan Mahmud Ismail menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tonggak penting bagi kebebasan pers. Menurutnya, putusan tersebut merupakan kado bagi wartawan agar dapat menjalankan tugas jurnalistik tanpa rasa takut.
“Wartawan sudah tidak perlu takut melakukan peliputan, karena kita sudah dilindungi oleh putusan MK. Wartawan dalam melakukan peliputan tidak bisa dijerat pidana,” tegas Mahmud Ismail dalam sambutannya.
Ia juga menekankan posisi strategis wartawan di ruang publik sebagai pengawas sosial dan agen perubahan. PWI Bangkalan, kata dia, tetap konsisten berada pada garis mitra kritis pemerintah demi kepentingan publik.
“Posisi PWI Bangkalan saat ini masih tetap pada pendirian awal sejak kepengurusan dilantik, bahwa akan menjadi mitra kritis pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Trunojoyo Madura, Safi’, menegaskan peran pers dalam mengawal tata kelola pemerintahan. Ia menilai wartawan harus menulis fakta apa adanya, baik yang benar maupun yang keliru.
“Yang benar ditulis benar, yang salah ditulis salah. Di situlah wartawan menyajikan berita yang mendidik kepada publik,” kata Prof. Safi’.
Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengapresiasi peran wartawan yang dinilai sangat membantu pemerintah daerah. Informasi dari media, menurutnya, kerap menjadi dasar untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
“Informasi dari wartawan langsung kami cek ke bawah, lalu ditindaklanjuti kepada perangkat daerah terkait. Mudah-mudahan wartawan tetap menjadi mitra yang baik dan terus memberikan pemberitaan yang positif,” tutur Lukman Hakim.
Peringatan HPN 2026 ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol peresmian sekretariat wartawan PWI Bangkalan yang diberi nama Teras Pena. Prosesi ini menjadi penanda komitmen PWI Bangkalan dalam memperkuat ruang kolaborasi dan kebebasan pers di daerah.”Tutupnya
