SURABAYA, JADIKABAR.COM — Realisasi belanja negara di Provinsi Jawa Timur hingga akhir Maret 2025 mencapai Rp27 triliun atau sekitar 21,51 persen dari total pagu anggaran. Hal tersebut terungkap dalam Konferensi Pers APBN KiTa Regional Jawa Timur yang digelar oleh Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, bertempat di Aula Majapahit Gedung Keuangan Negara I Surabaya, pada 30 April 2025.
Konferensi pers dipimpin oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur yang juga menjabat sebagai Kakanwil DJKN Jatim, Dudung Rudi Hendratna, serta didampingi oleh Plh. Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jatim, Agung Yulianto. Acara ini juga diikuti oleh para pimpinan unit vertikal Kemenkeu se-Jawa Timur secara daring.
Dalam paparannya, Agung Yulianto menyebut bahwa realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp7,95 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp19 triliun. Komposisi tersebut menunjukkan porsi besar dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna menjaga stabilitas layanan publik.
Agung menegaskan bahwa fokus utama belanja negara di Jawa Timur pada triwulan pertama ini tertuju pada penguatan layanan dasar masyarakat. Antara lain pendidikan, pembangunan infrastruktur konektivitas nasional, serta penguatan ketahanan pangan yang relevan dengan tantangan ekonomi global saat ini.
“Belanja barang dan modal diarahkan pada pemeliharaan keamanan, peningkatan mutu pendidikan, konektivitas jalan nasional, pengelolaan sumber daya air, serta penguatan infrastruktur pendidikan dan pertanian,” jelasnya.
Belanja pegawai juga telah terserap sebesar Rp6,21 triliun, termasuk untuk pembayaran gaji dan tunjangan rutin, sedangkan belanja modal yang telah terserap sebesar Rp288,22 miliar digunakan untuk proyek pembangunan rumah dinas, pengembangan bendungan, serta peningkatan kapasitas jalan nasional.
Sementara itu, belanja bantuan sosial telah terealisasi sebesar Rp54,66 miliar dan difokuskan untuk sektor pendidikan, khususnya untuk mendukung mahasiswa dan siswa dalam mengakses pendidikan dasar dan tinggi.
Meski capaian belanja terbilang positif, sejumlah tantangan masih dihadapi pemerintah daerah dan pusat. Salah satunya adalah belum tersalurkannya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik hingga akhir Maret 2025. Hal ini disebabkan karena belum terpenuhinya syarat salur dari pemerintah daerah serta adanya kebijakan efisiensi yang cukup signifikan.
“Efisiensi DAK Fisik sebesar Rp1,22 triliun dari pagu awal Rp2,1 triliun terutama berdampak pada bidang konektivitas dan ketahanan pangan,” terang Agung.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi ini dilakukan dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskal, namun di sisi lain harus diimbangi dengan kesiapan administrasi dari pemerintah daerah agar penyaluran dapat segera dilakukan dan program berjalan sesuai rencana.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna, menyampaikan bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus diarahkan untuk menjadi penyangga utama perekonomian nasional.
“APBN kita berfungsi sebagai shock absorber, menjaga daya beli masyarakat, mendorong aktivitas ekonomi, dan memastikan program-program prioritas nasional tetap berjalan meski dalam situasi global yang fluktuatif,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung APBN, khususnya melalui kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan pemanfaatan layanan publik yang telah didanai oleh anggaran negara.
“Partisipasi masyarakat, khususnya dalam membayar pajak dan cukai, sangat penting. Karena itu bagian dari kontribusi nyata dalam menjaga keberlangsungan pembangunan,” pungkas Dudung.
Dengan capaian belanja yang telah mencapai lebih dari seperlima pagu anggaran, serta fokus terhadap layanan dasar dan pembangunan strategis, pemerintah berharap masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari penggunaan APBN. Namun, percepatan penyaluran DAK dan kesiapan daerah dalam menyerap anggaran tetap menjadi pekerjaan rumah bersama agar belanja negara bisa lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Jawa Timur.
