BANGKALAN, JADIKABAR – Gelombang kritik terhadap pelaksanaan lomba gerak jalan HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten Bangkalan kian meluas. Setelah mendapat kecaman keras dari aktivis sosial kini giliran praktisi pendidikan Bangkalan, Suraji yang angkat bicara dan menyoroti lemahnya fungsi pengawasan serta pembekalan (briefing) oleh pihak panitia penyelenggara.
Suraji menegaskan bahwa momentum peringatan kemerdekaan seharusnya menjadi panggung sakral untuk memupuk jiwa nasionalisme patriotisme kebersamaan dan gotong royong, Ruang publik tidak boleh dinodai oleh sikap maupun perbuatan peserta yang tidak sepantasnya dan melanggar norma.
“Setiap event lomba gerak jalan atau lomba apa pun harus mencerminkan jiwa nasionalisme dan patriotisme demi persatuan, Tidak boleh ada kegiatan apalagi di tempat publik, dengan sikap dan perbuatan yang tidak sepantasnya,” Ujarnya Senin(10/08/2026)
Suraji menyoroti penampilan beberapa peserta gerak jalan pada Minggu (9/8/2026) kemarin yang dinilai melenceng dari esensi kemerdekaan,Menurutnya insiden ini terjadi karena kepanitiaan tidak memberikan batasan yang tegas sejak awal kepada para peserta.
“Bagaimana beberapa peserta yang kemarin sempat kita saksikan bersama hal itu sebetulnya butuh di-briefing dan diwanti-wanti betul oleh panitia,Harus ada batasan-batasan jelas yang disiapkan sejak awal,” tegas praktisi pendidikan tersebut.
Lebih lanjut Suraji mengingatkan bahwa status Bangkalan sebagai Kota Zikir dan Kota Sholawat tidak boleh hanya menjadi slogan di atas kertas,Nilai spiritual dan religiusitas wajib melekat dan tercermin dalam setiap kegiatan massal yang melibatkan masyarakat, tanpa terkecuali.
“Bangkalan ini Kota Zikir Dan Sholawat Identitas itu harus betul-betul ada dan dilaksanakan di setiap event,Jangan sampai kita melupakan nilai-nilai spiritual dan religiusnya Hal-hal (negatif) itu harus dihindari semaksimal mungkin agar nilai patriotisme dan nasionalisme tetap terjaga murni,” pungkas Suraji.
Desakan dari berbagai elemen ini kini menaruh beban berat di pundak panitia dan Pemkab Bangkalan. Publik menuntut pertanggungjawaban nyata agar perayaan hari bersejarah bangsa tidak lagi ditumpangi oleh aksi-aksi yang merusak moralitas daerah santri.
