Warga BIP Kembali Resah, Camat Akui Limbah Kandang Belum Terselesaikan

Jaka Media
Warga BIP Kembali Resah, Camat Akui Limbah Kandang Belum Terselesaikan
Sulena Faisal camat cipatat

Bandung Barat, jadikabar.com – Warga Perumahan Bumi Indah Parahyangan (BIP), Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB), kembali melayangkan surat aduan kepada DPRD KBB, Selasa (30/9/2025). Aduan tersebut buntut dari kekecewaan warga terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang dinilai belum mampu menuntaskan masalah bau tidak sedap dan serbuan lalat dari kandang ayam milik PT Agro Budi Jaya.

Salah seorang warga, HR, mengungkapkan bahwa sejak kunjungan DLH beberapa pekan lalu, tidak ada perubahan signifikan yang dirasakan masyarakat.

“Sejak DLH datang beberapa minggu lalu, belum ada dampak positif. Tidak ada juga pemberitahuan kepada masyarakat soal langkah yang dilakukan. Lalat malah semakin banyak. Mau kerja bakti saja, makanan langsung dikerubuti ribuan lalat,” ujar HR.

Ia menambahkan, meskipun bau dari kandang ayam sesekali berkurang, namun belum hilang sepenuhnya. Kondisi itu terutama terasa pada pagi dan sore hari, serta saat musim hujan.

“Kalau bau memang kadang berkurang, tapi tidak hilang. Yang kami khawatirkan justru lalat, karena bisa membawa penyakit,” tambahnya.

Sementara itu, Camat Cipatat, Sulena Faisal, menyampaikan bahwa pihak kecamatan bersama DLH dan dinas terkait sebenarnya sudah melakukan pemetaan serta penanganan sejak mediasi beberapa waktu lalu. Namun, persoalan belum sepenuhnya terselesaikan.

“Kalau bau dan lalat masih terjadi, berarti penanganan yang dilakukan perusahaan belum menyelesaikan masalah. Warga tidak mempermasalahkan peternakannya, tapi dampak bau dan serangan lalatnya. Maka perlu dicari formula yang lebih tepat,” kata Sulena.

Sulena juga menilai, peran dinas lain seperti Dinas Peternakan dan Dinas Kesehatan mungkin perlu dilibatkan. Ia menyebut, DPRD bisa menginisiasi agar persoalan segera tuntas.

“Kalau dampak negatif masih berulang, dinas terkait harus segera ambil langkah cepat. Bisa dengan menambah alat bantu atau memperbaiki sistem pengelolaan. Mudah-mudahan setelah ada dukungan dari DPRD, solusi bisa lebih cepat ditemukan,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak DLH Kabupaten Bandung Barat belum bisa dimintai keterangan terkait perkembangan penanganan kasus ini.

(Hidayat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *