Medan,Jadikabar.com — Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (29/1/2026).
Kegiatan strategis tersebut secara resmi dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, dan dihadiri oleh seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara serta para pemangku kepentingan pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumut menekankan pentingnya ketelitian para bupati dan wali kota dalam mencermati indikator pembangunan di wilayah masing-masing. Menurutnya, tahun 2027 menjadi fase penting untuk menilai kinerja kepala daerah yang dilantik pada Februari tahun sebelumnya.
Ia mengingatkan bahwa sejumlah daerah di Sumatera Utara mengalami bencana alam seperti banjir dan longsor yang berdampak signifikan terhadap capaian pembangunan.
“Monitoring RPJMD masing-masing daerah perlu dilakukan secara serius. Apakah bencana mempengaruhi target pembangunan, terutama di wilayah terdampak. Perhatikan betul tenaga kerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indikator pembangunan lainnya,” tegas Gubsu.
Selain itu, Gubernur juga meminta pemerintah kabupaten/kota memaksimalkan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) yang tidak jadi disesuaikan pada tahun anggaran 2026. Dana tersebut diharapkan dapat menjadi penopang utama dalam upaya pemulihan pascabencana.
“Manfaatkan sepenuhnya TKD yang tidak jadi disesuaikan tahun ini, khususnya untuk pemulihan pascabencana dan dampak lanjutan yang ditimbulkan. Daerah juga diperbolehkan melakukan pergeseran anggaran, mengingat bencana banjir terjadi setelah pengesahan APBD 2026,” ujar Bobby.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut, Dikky Anugerah, menegaskan bahwa forum konsultasi publik ini tidak boleh sekadar menjadi agenda rutin tahunan.
Menurutnya, perencanaan pembangunan tahun 2027 harus mampu menghasilkan lompatan kemajuan yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Oleh karena itu, kami mengajak seluruh peserta memberikan masukan yang konstruktif, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” ungkap Dikky.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Sumut juga memberikan apresiasi kepada para mitra pembangunan, sekaligus meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) ke-6, yakni Restorative Justice, yang diluncurkan langsung oleh Gubernur Sumut.
Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RKPD yang digagas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ia menilai forum tersebut membuka ruang kolaborasi yang nyata antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Kami sangat mengapresiasi Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Sumatera Utara ini, karena kabupaten/kota mendapatkan ruang dalam pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pemerintah provinsi, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, penataan kawasan perdesaan berbasis tematik, hingga fasilitasi sarana dan prasarana puskesmas rawat inap,” ujar Bupati.
Ia menambahkan, dukungan pembiayaan tersebut dapat diperoleh dengan syarat pemerintah kabupaten/kota menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara matang dan terarah.
“Langkah yang dilakukan Pak Gubernur ini merupakan wujud nyata kebijakan kolaboratif antara Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota,” tambahnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Wakil Gubernur Sumut Surya, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudy Brando Hutabarat, unsur Forkopimda Sumut, seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, serta jajaran OPD terkait.
