Jadikabar.com || SIDOARJO – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sidoarjo (IMM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo, Kamis (18/6/2026).
Dalam aksi tersebut, sekitar 50 mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Para mahasiswa menyoroti dugaan adanya menu makanan yang dinilai tidak layak konsumsi dalam pelaksanaan program tersebut.
Kondisi itu mendapat kecaman dari IMM Sidoarjo yang meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
Dalam aksi demonstrasi, massa membawa sejumlah spanduk berisi berbagai tulisan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Selain menyuarakan persoalan MBG, para mahasiswa juga melontarkan kritik terhadap sistem pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo serta kinerja anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Secara bergantian, para orator menyampaikan tuntutan agar pemerintah daerah lebih responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat, termasuk pengawasan terhadap program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik.
Sementara itu, pengamanan aksi dilakukan oleh personel Polresta Sidoarjo dan Polsek Sidoarjo Kota yang berjaga di depan pintu masuk Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Petugas tampak bersiaga untuk memastikan jalannya aksi berlangsung aman dan kondusif.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. M. Nasih, didampingi sejumlah anggota dewan, di antaranya Yusar, Kusumo, dan Warih Andono, menemui langsung para mahasiswa untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
Dalam kesempatan itu, H. M. Nasih menyampaikan apresiasi atas kritik dan masukan dari mahasiswa. Ia juga menegaskan bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Terkait persoalan MBG atau SPPG, pihak DPRD berjanji akan melakukan koordinasi dan konfirmasi lebih lanjut kepada pemerintah pusat guna memperoleh kejelasan terkait pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat diperlukan agar solusi yang diambil sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan tertib di bawah pengawalan aparat keamanan. Setelah perwakilan mahasiswa menyampaikan tuntutan dan mendapatkan tanggapan dari pimpinan DPRD, massa secara bertahap membubarkan diri dengan situasi tetap aman dan kondusif. Sult
