MALANG, JADIKABAR – Dewan Pengurus Wilayah Gabungan Pengusaha Makan Bergizi (GAPEMBI) Jawa Timur resmi dilantik di Ballroom Hotel Grand Mercure Wirama Malang, Kamis (9/4/2026).
Mengusung tema “Perkuat Sinergi Pengusaha Sukseskan Program Makan Bergizi Jawa Timur”, pelantikan ini menjadi momentum krusial bagi keberlanjutan program strategis pemerintah di wilayah Jawa Timur.
Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting nasional dan daerah, di antaranya Menteri Ketahanan Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Dirjen Makan Bergizi Gratis (MBG) Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, serta Ketua DPP GAPEMBI Alven Stony.
Ketua GAPEMBI Jawa Timur yang baru saja dilantik, Makhrus Sholeh, menegaskan bahwa asosiasi akan segera bergerak untuk berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Makhrus memaparkan tiga poin utama yang menjadi prioritas kerjanya,
memastikan seluruh penerima manfaat penerima bantuan sesuai dengan target dan harapan yang telah ditetapkan pemerintah, memastikan dapur mitra, mulai dari peralatan, gedung, hingga kesiapan karyawan, beroperasi sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) dan SOP dari BGN,
membangun sistem kerja yang transparan untuk memberikan kepastian bagi pengusaha yang telah berinvestasi besar (rata-rata Rp2 miliar per dapur) agar tidak terjadi pemutusan kerja sama (suspend) secara mendadak tanpa pemberitahuan.
“kita akan berkolaborasi dengan BGN, jadi asosiasi ini berkolaborasi yang pertama adalah memastikan penerima manfaat ini benar-benar sesuai yang diharapkan. Jadi kita targetnya zero kesalahan di lapangan. Ini satu itu,” Jelasnya.
Terkait adanya isu sejumlah dapur mitra di Jawa Timur yang sempat disuspend Makhrus mengklarifikasi bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Korwil untuk menemukan titik temu.
“Kami tidak ingin ada penghentian mendadak tanpa pemberitahuan karena hal itu sangat merugikan mitra dan berdampak pada anak-anak sekolah yang tidak mendapatkan kiriman makanan,” ujar Makhrus.
Ia juga menambahkan bahwa kendala administratif seperti sertifikasi halal dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi fokus evaluasi agar para pengusaha tetap patuh pada prosedur yang berlaku.
Senada dengan Makhrus Sholeh Menteri Ketahanan Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan,
“Ada tiga, tiga aturan lagi sedang kami rumuskan agar punya standar, sehingga nanti teman-teman SPPG juga kalau ditutup itu ada dasarnya, sama aturannya, ” ungkapnya.
Menanggapi keluhan mengenai kualitas makanan yang tidak layak di beberapa tempat, Makhrus berkomitmen untuk menjadikan perlindungan konsumen sebagai pekerjaan rumah (PR) besar bagi pengurus baru. Langkah konkret yang akan segera diambil adalah pembentukan pengurus di tingkat kota dan kabupaten di seluruh Jawa Timur guna memastikan pengawasan program sampai ke tingkat bawah.
Dengan sinergi antara pengusaha dan pemerintah, GAPEMBI Jawa Timur optimis dapat menjalankan amanah program Makan Bergizi Gratis secara profesional, higienis, dan tepat sasaran.
