Magelang, Jadikabar.com – Rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) sebagai langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah dampak konflik Timur Tengah terus bergulir. Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, mengusulkan agar pelaksanaan WFH ditetapkan satu hari dalam sepekan, tepatnya setiap Rabu.
Menurut Irawan, penentuan hari pelaksanaan WFH perlu dipertimbangkan secara matang agar tujuan utama kebijakan tersebut tidak melenceng. Ia menilai, jika WFH diterapkan pada hari Jumat, ada potensi masyarakat memanfaatkannya sebagai kesempatan memperpanjang libur akhir pekan.
“Jika WFH jatuh di hari Jumat, dikhawatirkan justru dimanfaatkan untuk aktivitas di luar rumah seperti berwisata, sehingga tujuan penghematan BBM tidak tercapai,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).
Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti potensi serupa apabila WFH diterapkan pada hari Senin atau Kamis. Ia menjelaskan, WFH di hari Senin berpeluang dimanfaatkan untuk memperpanjang libur akhir pekan, sementara jika jatuh pada Kamis, masyarakat dapat mengambil cuti pada hari Jumat.
“Hal tersebut bisa menciptakan rentang libur yang lebih panjang, bahkan hingga empat hari berturut-turut,” jelasnya.
Irawan menilai, hari Rabu merupakan pilihan paling rasional karena berada di tengah pekan. Dengan posisi tersebut, peluang masyarakat untuk memperpanjang cuti dinilai lebih kecil, sehingga aktivitas kerja dari rumah tetap berjalan efektif.
“WFH di tengah minggu membuat pegawai cenderung tetap fokus bekerja dari rumah, bukan memanfaatkan waktu untuk berlibur,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan WFH merupakan langkah awal yang sederhana dalam menekan konsumsi energi, khususnya penggunaan BBM. Namun demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan WFH berjalan selaras dengan sektor lain, seperti ketersediaan energi, distribusi bahan pokok, aktivitas pelaku usaha, hingga pelayanan publik.
“Semua aspek tersebut harus dirancang secara hati-hati dan relevan agar mampu membantu masyarakat di tengah situasi yang menantang,” tegasnya.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pemerintah telah menggelar rapat bersama sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis untuk membahas skema penerapan WFH tersebut.
Ia menyebut, hasil pembahasan telah mengerucut pada kesepakatan satu hari WFH setiap pekan. Namun, keputusan final masih menunggu laporan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.
“Hasil rapat masih akan disampaikan terlebih dahulu kepada Presiden, sehingga belum dapat diumumkan secara terbuka, termasuk terkait hari pelaksanaannya,” ujar Tito.
Pemerintah diharapkan segera menetapkan kebijakan tersebut guna merespons dinamika global sekaligus menjaga efisiensi konsumsi energi nasional. (Red)
