Malang, JadiKabar. Com– Pasca perayaan Hari Raya Idulfitri, Pemerintah Kabupaten Malang bergerak cepat menggelar kegiatan strategis bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai bagian dari implementasi program prioritas Presiden dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) menuju kemandirian ekonomi nasional.
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Agung Kabupaten Malang tersebut berjalan dalam suasana penuh kehangatan dan semangat kebersamaan. Momentum ini menjadi titik penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna menciptakan SDM yang unggul, adaptif, serta mampu bersaing di tengah dinamika ekonomi global.
Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf, Bupati dan Wakil Bupati Malang, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para camat, hingga kepala desa se-Kabupaten Malang. Kehadiran berbagai unsur pemerintahan ini mencerminkan komitmen bersama dalam mengawal agenda pembangunan nasional hingga ke tingkat daerah.
Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa pembangunan SDM menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, pemerintah optimistis berbagai program prioritas nasional dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran hingga ke pelosok desa.
Selain menjadi ajang silaturahmi pasca-Idulfitri, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai forum koordinasi dan konsolidasi guna memastikan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Kabupaten Malang menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan nasional dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dirinya menerima mandat langsung dari Presiden untuk menyampaikan sejumlah poin strategis terkait penanganan kemiskinan di Indonesia.
“Sebagaimana amanat Pasal 34 ayat 1 UUD 1945, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, serta partisipasi masyarakat,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak serta mampu mengembangkan diri dan menjalankan fungsi sosialnya secara optimal.
Lebih lanjut, Gus Ipul memaparkan berbagai strategi penanganan kemiskinan yang dilakukan pemerintah, di antaranya melalui pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan akses layanan kesehatan dan pendidikan, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga pembukaan peluang kerja dan usaha bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, ia juga menyoroti program Sekolah Rakyat sebagai salah satu langkah konkret pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
“Pemerintah berkomitmen mencerdaskan anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan menyediakan akses pendidikan gratis mulai dari jenjang SD hingga SMA. Sekolah Rakyat menjadi bagian dari rekayasa sosial untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat berbagai program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), pelatihan keterampilan kerja, serta bantuan permodalan bagi pelaku usaha kecil guna meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Bupati Malang, M. Sanusi, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Sosial yang dinilai memberikan motivasi sekaligus arahan strategis bagi pemerintah daerah dalam mengakselerasi program pengentasan kemiskinan.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial yang telah hadir di Kabupaten Malang. Kami berharap berbagai program yang telah disampaikan dapat memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pembangunan SDM di Kabupaten Malang semakin terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sinergi yang terbangun antara pemerintah pusat dan daerah diyakini mampu memberikan dampak signifikan dalam mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas.
