JADIKABAR – Pemerintah mengambil langkah baru dalam pengelolaan anggaran dengan menyesuaikan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari strategi penajaman atau refocusing anggaran negara yang ditargetkan mampu menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga lebih dari Rp50 triliun per tahun.
Penyesuaian tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, dalam acara National Policy Dialogue dan Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI) pada Senin, 27 April 2026.
Ia menjelaskan bahwa perubahan utama terletak pada pengurangan hari pelaksanaan program.
Dalam skema terbaru, distribusi MBG yang sebelumnya berlangsung lima hari dalam sepekan kini menjadi empat hari. Hari Sabtu resmi dihapus dari jadwal pemberian makan gratis kepada siswa.
“MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan makan siang gratis, sekarang dihilangkan. Make sense kan? Lebih logik kan?,” ujar Juda.
Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan efisiensi anggaran, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Ia menilai, pemberian makan pada hari tertentu justru bisa menimbulkan ketidakefisienan, terutama jika siswa harus datang ke sekolah di hari libur hanya untuk menerima manfaat program tersebut.
“Karena kalau satu ada makanannya di sekolah, anak-anak kan harus datang ke sekolah kan? Atau kalau diberikan hari Jumat, kan juga harus yang punya bisa bertahan untuk makan besoknya,” ujarnya.
Dari sisi keuangan negara, pengurangan satu hari pelaksanaan MBG disebut memberikan dampak signifikan. Juda mengungkapkan bahwa penghapusan satu hari program setara dengan penghematan sekitar Rp1 triliun.
“Satu hari itu bisa menghemat Rp 1 triliun. Lima hari dalam seminggu, empat kali dalam sebulan itu bisa menghemat Rp 4 triliun. Setahun tentu saja lebih dari Rp 50 triliun bisa menghemat,” ujarnya.
Selain pengurangan jadwal, pemerintah juga akan memperketat pengawasan terhadap kualitas pelaksanaan program di lapangan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar akan dikenakan sanksi tegas, termasuk evaluasi hingga penangguhan operasional.
“SPPG-SPPG yang tidak memberikan makanan berisi sesuai dengan standar-standar kondisi, istilahnya SPPG nakal, itu diskors, dievaluasi. Jadi ini sebagai contoh bagaimana penajaman-penajaman refocusing terus dilakukan,” ujarnya.
Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan lebih tepat sasaran dan efisien.
