Bangkalan, Jadikabar.com — Narasi kritik terhadap pemerintah dalam isu pendidikan merupakan bagian dari alam demokrasi. Namun, framing “menolak kedatangan” Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) ke Madura dinilai tidak boleh berhenti pada simbol penolakan semata.
Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Bangkalan, Indra, menyatakan bahwa hal terpenting saat ini adalah bagaimana seluruh elemen—mulai dari mahasiswa, pemerintah, sekolah, ormas, hingga masyarakat—mendorong solusi konkret atas persoalan pendidikan di Kabupaten Pamekasan.
“Problem pendidikan di Pamekasan memang kompleks dan sudah berlangsung lama. Mulai dari kekurangan guru agama di ratusan SD negeri, persoalan kepala sekolah, hingga sengketa lahan sekolah yang menyebabkan siswa harus belajar di rumah warga dan tenda darurat,”Ujarnya Jumat (22/05/2026).
Menurut Indra, kunjungan kerja Mendikdasmen RI bersama Gubernur Jawa Timur di Kabupaten Pamekasan justru menjadi momentum strategis. Ruang tersebut harus dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai persoalan riil secara langsung kepada pemerintah pusat dan provinsi.
“Dialog terbuka dan penyampaian data yang kuat akan lebih berdampak dibanding sekadar penolakan simbolik. Penolakan sepihak justru berpotensi mengaburkan substansi persoalan pendidikan itu sendiri,” tegasnya.
Di sisi lain, Indra mengapresiasi pergerakan elemen masyarakat sipil di Madura yang terus menghadirkan solusi alternatif.
Muhammadiyah, pondok pesantren, komunitas literasi, hingga kelompok relawan pendidikan selama ini aktif memperkuat akses pendidikan melalui sekolah, beasiswa, penguatan karakter, hingga dakwah pendidikan berbasis komunitas.
Ia menilai pendekatan kolaboratif semacam ini penting diperkuat agar kritik tidak berhenti sebagai ekspresi kemarahan, tetapi berubah menjadi energi perbaikan bersama.
Indra juga meminta masyarakat melihat situasi secara proporsional. Meski tantangan di Pamekasan nyata, ada banyak guru, sekolah, komunitas, dan siswa yang tetap berprestasi dan bekerja keras menjaga kualitas pendidikan di tengah keterbatasan.
“Pendekatan yang lebih konstruktif adalah menjadikan momentum kunjungan pejabat negara sebagai ruang advokasi bersama. Kita harus mendesak pemerataan guru, peningkatan kualitas sekolah, penyelesaian konflik fasilitas pendidikan, dan penguatan kesehatan mental pelajar. Kritik tetap penting, tetapi harus dibarengi tawaran solusi dan semangat membangun,” pungkasnya. (ED)
